Nasional

Pemerintah Belum Tunjuk Utusan Khusus Soal Palestina
Rabu, 17 November 2004 | 23:14 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Juru bicara presiden untuk masalah luar negeri, Dino Pati Djalal, mengatakan, pemerintah belum membicarakan secara lebih konkret pengangkatan utusan khusus untuk masalah Palestina. "Saya belum tahu bentuknya dan komposisi tim atau badan tersebut. Masih terlalu awal untuk membicarakan masalah ini. Mungkin setelah Konferensi Tingkat Tinggi APEC dan KTT ASEAN, kami akan membahasnya," ujarnya ketika dihubungi melalui telepon malam ini, Rabu (17/11) di Jakarta.

Seperti diberitakan, ketika berdialog dengan masyarakat Indonesia di Kairo, Mesir, Jumat (12/11), Presiden Yudhoyono mengungkapkan niatnya untuk mengangkat beberapa utusan khusus yang mengemban misi Indonesia bagi perdamaian di Timur Tengah, termasuk tercapainya kemerdekaan bangsa Palestina. Nama yang disebut Presiden sebagai tokoh Islam yang sudah memiliki jam terbang memadai untuk berkomunikasi dengan masyarakat dunia, khususnya dunia Islam, adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi, Wakil Ketua PP Muhammadiyah Amien Abdullah dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin.

Hasyim tadi siang menyatakan kesediaannya menjadi anggota tim special envoy (utusan khusus) itu untuk membantu mewujudkan perdamaian di Palestina. "Sejauh itu bermanfaat bagi umat dan negara, saya bersedia. Namun, perlu pembahasan dan persiapan yang matang," katanya kepada pers setelah menemui Presiden Yudhoyono.

Perhatian dan upaya memperjuangkan nasib Palestina, kata Hasyim, memang tak cukup dengan upaya diplomasi antarpemerintah, tapi harus melibatkan semua komponen bangsa yang ada. Termasuk melalui Organisasi Konferensi Islam (OKI), mengingat persoalan Palestina dan Timur Tengah secara umum bersifat multidimensi. Hanya, upaya diplomasi melalui OKI sejauh ini dirasakan belum menyentuh esensi dan substansi persoalan.

"Kalau yang berkumpul itu bukan hanya pejabat negara, tapi juga para ulamanya, kita harapkan bisa menyentuh pada substansi," kata Hasyim tanpa menjelaskan apa yang menjadi substansi tersebut.


Seperti halnya Hasyim Muzadi, Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (Kispa) Din Syamsuddin siap mendukung dan membantu pembentukan tim khusus solidaritas Palestina. Namun, dia juga mengaku belum tahu persis bagaimana realisasi ide Presiden tersebut.

Menurut Din, saat ini negara non-Islam seperti Jerman dan Rusia sudah lebih tanggap dengan keberadaan dunia Islam. Di kedua negara tersebut terdapat pejabat khusus setingkat menteri yang mengurus masalah diplomasi dengan dunia Islam. "Sekarang saatnya kita dari dunia Islam melakukan itu untuk berdialog dengan dunia Barat," ujarnya.

Yura/Evy Flamboyan - Tempo