Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Tjahyo Kumolo Himbau Ketua DPR Tidak Dramatisir Pengelompokan di DPR
Kamis, 11 November 2004 | 16:51 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Fraksi PDI-P dan anggota Komisi I DPR RI, Tjahyo Kumolo menyesalkan pernyataan Ketua DPR, Agung Laksono, di Istana pada Rabu (10/11) mengenai pembubaran koalisi-koalisi DPR. Hal ini seolah menegaskan jika di DPR memang ada pengkotak-kotakan.

Menurut Tjahyo, adanya beberapa fraksi yang berhimpun dalam satu bulan terakhir ini adalah hal yang wajar dalam dunia politik. "Tapi sebagai ketua DPR, saya menghimbau Pak Agung untuk tidak mendramatisir adanya pengelompokan itu," katanya kepada wartawan setelah mengikuti rapat komisi XI Kamis siang ini (11/11), di Jakarta.

Tjahyo berpendapat pernyataan itu sangat salah. "Sekarang di DPR tidak ada istilah pengelompokan koalisi. Yang ada, anggota DPR yang berhimpun dalam fraksi-fraksi," lanjutnya. Soal anggapan orang tentang adanya pengelompokan dua kubu di DPR, menurutnya sifatnya kasuistis.

Tjahyo meminta, Agung Laksono sebagai ketua DPR perlu menjernihkan masalah yang dia sebutkan dalam kelembagaan DPR itu tidak ada. Dalam Tatib DPR juga tidak ada istilah itu. Pernyataan Agung kemarin dapat menimbulkan kebingungan masyarakat. Tugas DPR, menurutnya, tidak melihat dari fraksi atau partai mana anggota itu berasal. Yang didahulukan adalah niat yang sama untuk melakukan pengawasan, membuat undang-undang, dan menyusun APBN bersama pemerintah.

Syarief Hasan, wakil ketua fraksi partai Demokrat, yang ditemui siang ini di kantornya menyatakan hal senada dengan Tjahyo. "Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan secara formal tidak pernah terbentuk. Jadi apanya yang dibubarkan," katanya sambil tersenyum.

Menurut Hasan, pembentukan koalisi itu semata-mata karena persamaan visi dan misi mereka masing-masing. Dia meminta terminologi itu dihilangkan dan tidak diungkit lagi agar ada unsur kebersamaan dalam Dewan. "Sekarang anggota DPR kan satu. Mereka dipilih rakyat dan merupakan perpanjangan tangan dari partainya masing-masing," katanya mengakhiri pembicaraan.

Suliyanti - Tempo

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Ketua DPR: Koalisi Kebangsaan Tidak Diperlukan Lagi
Sidang Dewan Diwarnai Dua Keributan
Koalisi Kerakyatan Protes Pembacaan Interpelasi
Golkar Lepas Satu Kursi Wakil Ketua Komisi DPR
DPR Selesaikan Konflik Internalnya Malam Ini
Para Pemimpin DPR Sepakat Gelar Sidang Paripurna
Anggota Fraksi PAN Ikut Menginterpelasi Presiden
49 Anggota DPR Ajukan Interpelasi Kepada Presiden
Dua Koalisi di DPR Jajaki Kesepakatan
Yusril Ihza Bawa Surat Presiden ke DPR
> selengkapnya...


Website

Sekretariat Jenderal DPR RI


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Pemungutan Suara Pemilu 2009 Memakan Waktu Lebih Lama
Soetrisno Bachir Harapkan Gaet Pendukung Gus Dur
Biaya Operasional Pengelolaan Sampah Minim
Departemen Pertanian Dibobol Maling
Lapindo Brantas Lirik Potensi Migas di Pantai Lepas Madura

<< November,2004>>
MSnSl RK JS
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data