Nasional

Otonomi Khusus Belum Selesaikan Kekerasan di Papua
Rabu, 10 November 2004 | 05:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Usman Hamid menyatakan peristiwa kekerasan dan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua masih terus berlanjut. ?Hal itu akibat tidak berubahnya pendekatan keamanan, meski telah terjadi pergantian rezim politik dan penerapan otonomi khusus,? katanya dalam diskusi tentang Papua dan HAM, di Jakarta, Selasa (9/11).

Usman yang menjadi anggota Pokja Papua, menilai ketiadaan pertanggungjawaban negara atas peristiwa-peristiwa kekerasan akan semakin memicu spirit masyarakat Papua untuk segera lepas dari Indonesia. Apalagi kekerasan tersebut tetap terjadi meski telah diberlakukan otonomi khusus.

Ketika menjadi calon presiden, Susilo B Yudhoyono sudah menyampaikan gagasannya tentang Aceh dan Papua. Dalam gagasan itu, kata Usman, kedua wilayah itu sudah memperoleh otonomi khusus. Hal itu sudah dianggap solusi final dan jalan politik yang terbaik. Dan karena itu, ?tidak ada kamus merdeka bagi Aceh dan Papua,? Merujuk pada pandangan ini, otonomi khusus dilihat sebagai jalan politik yang dianggap final. Usman tidak menyalahkan pandangan ini, bahkan memberikan dukungan. ?Pandangan ini tidak salah, sebab otonomi khusus merupakan kebijakan yang lahir dari proses panjang reformasi politik Indonesia, yang salah satu agendanya adalah desentralisasi,? katanya.

Namun ternyata harapan dan tujuan itu tidak serta merta mampu mewujudkan perubahan berarti ke arah yang lebih baik. Hal ini terindikasikan dari kehidupan masyarakat Papua yang belum sepenuhnya mengalami kemajuan. ?Hal ini merupakan akibat praktek korupsi yang tumbuh subur sejak diberlakukannya otonomi khusus,? ujar Usman. Indikasi lain terlihat dari belum terlepasnya lingkaran kekerasan dari propinsi paling timur Indonesia ini.

Eko Arie Wibowo ? Tempo