Referensi Selengkapnya •Sejahtera Dulu, Baru Berantas Korupsi > •Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah > •Kasus Korupsi Prioritas Kerja 100 Hari Polri > •Kejaksaan di Daerah Kurang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi > •Erry Riyana Hardjapamengkas > •Badan Independen Antikorupsi > •Keppres RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional > •Keppres RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang > •UU RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of Hongkong For The S > •Kepres RI No. 73Thn.2003 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •PP RI No. 9 Tahun 2000 Tentang Gaji Pokok Pimpinan dan Hakim Anggota MA > •UU RI No.25 Thn.2003 Tentang Perubahan Atas UU No.15 Thn.2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang > •UU RI No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa > •Kepres RI nomor 89 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Hakim >
