Referensi Selengkapnya
•Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah >
•Kasus Korupsi Prioritas Kerja 100 Hari Polri >
•Kejaksaan di Daerah Kurang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi >
•Kasus-kasus Korupsi di Indonesia >
•Program-program Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh Memberantas KKN >
•ICW : Buka Kembali Kasus Korupsi yang Di SP3 >
•Pemberantasan Korupsi dari Masa ke Masa >
•BADAN ANTIKORUPSI >
•Upah Minimum >
•UU RI No.25 Thn.1999 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah >
•UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi >
•PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah >
•PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi >
•UU RI No. 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara RI Jakarta >
•UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi >
•PP RI No.63 Thn 2002 Tentang Hutan Kota >
•UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN >
•UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi >
•Kepres RI nomor 128 Tahun 2001 Tentang Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno >
•Kepres RI nomor 129 Tahun 2001 Tentang Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran >
•Kepres nomor 61Tahun 2001 Tentang Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran >