Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Jakarta

Menteri Pendidikan Nasional : UAN Akan Dihapus
Sabtu, 06 November 2004 | 07:12 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Gebrakan baru akan di mulai Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo. Departemen di bawah pimpinannya, sedang merancang untuk mengubah konsep, tidak lagi ada ujian akhir nasional (UAN) tapi ujian masuk nasional.

Nantinya, dalam konsep yang dirancang, tidak dipersoalkan kelulusan seseorang dari suatu lembaga, tapi lebih pada seseorang yang ingin masuk dalam lembaga yang kompetitif. Seperti murid yang ingin masuk ke perguruan tinggi. "Untuk lembaga yang diperebutkan banyak orang memang diperlukan seleksi untuk membuktikan siapa yang paling berhak. Itu yang relevan,\" tegasnya.

Begitu juga di level favorit, menurut Menteri Bambang, relevan jika ada ujian nasional untuk masuk, untuk berebut kursi. "Tapi untuk masuk di SD atau di SMP di perdesaan, dimana sekolah itu kewajiban. Kok dihalang-halangi? Kan itu zhalim?" ujarnya.

Untuk masuk ke SMP, berdasar amanat UU Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan belajar 9 tahun, tak relevan ada ujian masuk SMP. "Ujian masuk untuk seperti itu tak relevan. Toh, pendidikan itu wajib. Meskipun ia tidak punya duit, bodoh. Ia tetap wajib menyelesaikan pendidikan 9 tahun. Untuk apa ada UAN SD, untuk apa ada ujian masuk SD-nya? Kenapa pemerintah tidak mempermudahnya. Tokh itu kewajiban,"ujarnya.

Bagaimana menilai mutu murid jika UAN dihapus? Menurut Menteri Bambang mutu tergantung input, proses dan output. "Kalau inputnya anak tersebut bodoh dari awal, apakah dia tidak berhak untuk masuk SMP? Apakah dia harus gagal sampai di SD saja?"katanya.

Menurut Bambang sebetulnya tujuan UAN adalah menggagalkan anak yang bodoh untuk masuk SMP. "Kan itu bertentangan dengan UU? Hal tersebut sangat diskriminatif. Karena yang bodohpun berhak mendapatkan pendidikan,"ujarnya. tegasnya.

Kompetisi tetap berlaku, menurut Menteri Bambang, tapi di kelas. "Bukan di saat murid ingin masuk sekolah. Karena itu artinya menghalang-halangi haknya,"ujarnya. Bambang memberi contoh orang Islam, sholat Jumat itu wajib. Karenanya tidak ada seleksi untuk masuk masjid saat mau sholat Jumat.

Rr. Ariyani

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Pemekaran Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Belum Final
TK Akan Digabung dengan SD
Aktivitas di Sang Timur Kembali Normal
Warga Ingin Sang Timur Direlokasi
Jalan Menuju Sang Timur Diportal Warga Barata.
Menteri Agama: Kasus "Sang Timur" Selesai
Kak Seto Fasilitasi Penyelesaian Kasus Sang Timur
Pihak Kementrian Kesra Kunjungi Sang Timur
Depag Bentuk Tim Penyelesaikan Sang Timur
Kekerasan di STPDN Terjadi Lagi
> selengkapnya...


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [4]
-
Via SMS
Anda bisa mengomentari berita ini melalui SMS. Ketik TIJAWAB [spasi] brk06 [spasi] komentar dan kirim ke 9333

Berita Terakhir

Diusulkan Dicopot Gara-gara Super Toy, Heru Lelono Marah
Terkait konvoi, Rumah Alex Noerdin Dijaga Ketat
Federasi Serikat Pekerja Metal Dirikan Tenda Keprihatinan
Tuah Riera
Tyson Gay Mundur, Powell dan Bolt Berpeluang

<< November,2004>>
MSnSl RK JS
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data