Presiden Minta Freddy Numberi Bantu Penyelesaian Masalah Papua
Jum'at, 05 November 2004 | 20:18 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta mantan Gubernur Papua, Freddy Numberi, membantu menyelesaikan masalah Papua. Numberi yang asli Papua dan menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan dalam kabient Yudhoyono ini diminta berkordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan , Widodo AS, yang menjadi pemimpin penyelesaian masalah Papua.

Menurut Numberi, Undang-undang Otonomi Khusus Papua seharusnya menjadi pilar utama penyelesaian kasus Papua, mulai dari masalah keamanan hingga pemekaran wilayah Papua. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-undang Otonomi Khusus tersebut. "Sebagai mantan Gubernur, saya mungkin dapat membantu," kata Numberi usai menemui Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (5/11).

Kemarin puluhan tokoh Papua menghadap PresidenYudhoyono membahas persoalan yang dihadapi daerahnya. Kepada mereka, Presiden Yudhoyono menekankan agar operasi pemulihan keamanan di daerah Pucak Jaya, Papua, jangan sampai menimbulkan korban warga sipil. Dalam instruksinya kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS dan Panglima TNI Endriartono Sutarto, Presiden minta operasi tersebut dilakukan dengan bijak dan hati-hati.“Jangan sampai rakyat terkena ekses operasi,” kata mantan Gubernur Irian Jaya lainnya, Barnabas Suebu, mengutip pesan Presiden Yudhoyono.

Trans Wamena – Puncak Jaya memang agak rawan belakangan ini. Pada 12 Oktober lalu , enam sopir yang biasa beroperasi di jalur itu ditembak kelompok tak dikenal. TNI menuding penembakan dilakukan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menurut Suebu, operasi pemulihan keamanan akan sulit dilakukan karena terjadi di daerah pedalaman. Dia meminta TNI berhati-hati dalam memilah-milah antara anggota OPM dengan warga sipil biasa. Pasalnya di daerah itu OPM dan TNI sudah berkali-kali melakukan operasi yang menimbulkan trauma mendalam. “Kalau dia menyingkir dan suatu saat kembali, dia dikira anggota OPM, tapi kadang-kadang warga juga dituduh membantu TNI melawan OPM. Sehingga selalu dicurigai,”kata Suebu.
Untuk menyelesaikan persoalan keamanan, Suebu menganjurkan pemerintah melibatkan tokoh-tokoh adat dan agama atau lembaga adat setempat. Mereka ini lah, katanya, yang paling dihormati dan didengar masyarakat setempat. Dengan melibatkan mereka, diharapkan operasi militer tidak memberikan ekses negatif lebih besar. “Jangan hanya dengan pendekatan sekuriti,” katanya.

Sapto Pradityo --Tempo