Nasional

Sasaran Pertama Menpan, Polda Metro Jaya
Jum'at, 05 November 2004 | 19:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengatakan akan melaksanakan kontrak kinerja Pegawai Negari Sipil (PNS) pada Januari 2005. Kontrak tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan publik sebagai wujud kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan dan Aparatur Negara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dikatakan sebelum acara buka puasa bersama di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Jumat (5/11).

"Kami sudah melakukan kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah yang pertama kita lakukan adalah memanggil Polisi Daerah Metro Jaya. Bersama-sama kita akan membersihkan praktik percaloan di instansi tersebut," jelasnya.

Taufiq mengatakan cara-cara konvensional seperti sidang mendadak (sidak) yang biasa dilakukan di Indonesia ternyata tidak efektif. "Karena sidak hanya sekali-sekali maka setelah sidak mereka kembali ke kebiasaan lama," ungkap Taufiq.

Menurut Taufiq untuk mengubah citra PNS yang malas-malasan, santai tapi galak harus dengan keinginan disertai dengan perubahan sistem. "Yang salah itu bukan moralnya, kalau yang salah moral kita bikin saja pengajian setiap hari," ungkapnya.

Setelah Polda Metro Jaya, kontrak kinerja dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktorat Jenderal Imigrasi, Pemerintah Daerah dan Direktorat Bea Cukai. "Lembaga-lembaga ini merupakan pemberi layanan publik yang sering bersinggungan dengan masyarakat," ungkapnya.

Adapun tenggang waktu program kontrak kinerja tersebut untuk setiap lembaga adalah satu bulan. "Dalam kontrak kinerja tersebut terdapat klausul punishment, apabila ditemukan penyimpangan akan diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kalau itu pelanggaran pidana maka akan diproses secara pidana," jelasnya.

Selain kontrak kinerja, upaya untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah dengan mengadakan ujian CPNS secara serempak. "Setiap provinsi mendapatkan jatah sesuai dengan kebutuhan, tapi memang masih banyak yang protes kurang atau justru kelebihan," ungkapnya.

Flamboyan - Tempo