Referensi Selengkapnya •Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah > •Kasus Korupsi Prioritas Kerja 100 Hari Polri > •Kejaksaan di Daerah Kurang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi > •Erry Riyana Hardjapamengkas > •Badan Independen Antikorupsi > •UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •Kepres RI No. 73Thn.2003 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •PP RI No. 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •UU RI No.25 Thn.2003 Tentang Perubahan Atas UU No.15 Thn.2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang > •UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN > •UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •Kepres RI nomor 89 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Hakim >
