Nasional

Gapoksi VII Minta Pertamina Tindak Tegas Penyimpangan BBM
Rabu, 03 November 2004 | 16:41 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Gabungan Kelompok Fraksi VII DPR dari Koalisi Kerakyatan meminta Pertamina untuk menindak dengan tegas kasus-kasus penyimpangan penggunaan BBM.

"Jangan sepenuhnya diserahkan ke pihak lain dan aparat," kata pimpinan Gapoksi VII Idris Lutfi, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera kepada wartawan seusai pengadakan inspeksi mendadak ke Unit Pemasaran (UPMS) III Pertamina di Jakarta, Rabu (3/11).

Gapoksi VII yang terdiri dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi PKS, fraksi Demokrat, dan fraksi Bintang Pelopor Demokrasi mengadakan inspeksi mendadak ke Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara untuk melihat kesiapan kedua instansi tersebut dalam menghadapi lebaran dan memberikan usulan terhadap kedua instasi tersebut secara umum.

Indris mengungkapkan, untuk menjelang hari raya Idul Fitri, kesiapan Pertamina sudah cukup bagus. "Mereka (Pertamina) menyatakan mempunyai stok yang siap untuk 20 hari dan akan ditingkatkan ke stok ideal yaitu 22 hari."

Namun anggota fraksi, tambahnya, berharap agar Pertamina menekannya pada implementasi di lapangan, yakni sejauh mana tim Satgas Pertamina yang telah dibentuk dapat bekerja efektif dan berkoordinasi dengan aparat terkait.

Dalam pertemuan dengan jajaran pimpian UMPS III Pertamina, anggota Gapoksi VII juga meminta agar Pertamina memperkuat sistem penunjang (back-up system) dalam hal pengadaan BBM terutama di H-7 dan H+7 lebaran.

Dalam menindak kasus-kasus penyimpangan penggunaan BBM, jelas Idris, Pertamina diusulkan untuk menghentikan pasokan BBM ke SPBU atau agen yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Pertamina seharusnya juga dapat mendata kebutuhan pemakaian BBM di sektor industri sehingga bisa ketahuan industri yang membeli minyak dari pengoplos bukan dari Pertamina," katanya.

Kepala Pemasaran UPMS III Pertamina Tinung Drajat mengungkapkan, wewenang Pertamina dalam mengontrol penggunaan BMM hanya terbatas sampai ke agen.

"Padahal, penyelewengan di lakukan di tingkat pengecer dan pembeli oleh masyarakat luas. Kami tidak bisa mengontrolnya," katanya.

Tinung menilai masalah penyelewengan penggunaan BBM disebabkan karena disparitas harga antar BBM non-subsidi untuk sektor industri dan BBM untuk rumah tangga. Ia juga mengajak anggota dewan untuk bersama-sama memikirkan kebijakan harga BBM yang paling pas mengingat saat ini BBM dijual jauh di bawah harga seharusnya yaitu Rp 3.600 per liter.

Wakil ketua fraksi PKS Irwan Prayitno yang ikut dalam sidak mengatakan, meskipun Gapoksi bukan kelengkapan dewan namun sidak hari ini adalah sah dan merupakan hak anggota fraksi. "Fraksi sendiri sudah sah dan dalam tata tertib fraksi baik secara anggota perorangan maupun gabungan mempunyai hak untuk memberikan himbauan dan usulan ke pemerinta," paparnya.

Hasil sidak hari ini, jelasnya, akan diberikan ke Pertamina sebagai masukan. Namun Gapoksi VII tidak akan mengambil keputusan karena itu harus disampaikan ke Komisi yang sampai saat ini belum jelas keabsahannya. "Jadi kami melalui mekanisme penyampaian langsung," terangnya. (rina rachmawati)