Berita terkait selengkapnya Persada, Menangkal Sekat Suku dan Etnis > Depdagri Siap Kerjasama dengan KPU untuk Pilkada Langsung > Korban Kekerasan di STPDN Sudah Sampai Di Rumahnya > Depdagri: Camat Ujung Tombak Bangsa > Depdagri Latih 400 Camat > Depdagri Siapkan Piranti Hukum Pilkada Langsung > Gubernur dan Bupati Se-Sulbar Bahas Konflik Mamasa > Pemerintah Daerah Butuh Kebijakan Khusus > Obligasi Daerah Bisa Diterbitkan Tiga Tahun Lagi > Pemprov DIY Tak Tertarik Terbitkan Obligasi > Jatim Kecewa Dana Perimbangan Pusat-Daerah > Batas Wilayah Pemicu Konflik Antar Daerah > Riau dan Kaltim Sepakat Pertahankan Peningkatan DBH Migas > Pemerintah Dukung Calon Independen dalam Pilkada > Bagir: MA Tak Berwenang Putuskan Pejabat Daerah Bersalah > Pemerintah Menilai RUU Kementerian Membelenggu Presiden > Mendagri Tidak Melarang Ada Pesangon Anggota DPRD > DPRD Boyolali Mengabaikan Radiogram Mendagri > Wewenang Pelantikan DPRD Bermasalah Ada di KPUD > Mendagri: KPU Harus Tegas Sikapi Caleg Bermasalah > Pemerintah Tolak Intervensi Asing Terhadap Pengadilan HAM Timor Leste > Pemerintah Tetap Lantik Calon Legislatif Sesuai Jadual > Partai Demokrat Ajukan Uji Materiil > Rekening Dua Perusahaan Diblokir > Mendagri: Pilkada Langsung Mulai 2005 > Pengacara Mendagri Menolak Kewenangan PTUN > Apeksi Dukung Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung > Ijazah SMP Wakil Wali Kota Bogor Diduga Palsu > Gubernur Papua Sesalkan Keluarnya Inpres Percepatan Pemekaran Papua > Soal Puteh, Pemerintah Tunggu Keputusan KPK dan DPRD Aceh > Ismeth Resmi Pejabat Gubernur Kepulauan Riau > Besok, Mendagri Resmikan Provinsi Kepri > Anggota DPD Minta Revisi UU Otda Ditunda > Pemerintah Akan Mengontrol Pengeluaran Anggaran Daerah > Pemuda Papua Respons Positif Keputusan PTUN > Wali Kota Malang Tahan Pesangon Anggota DPRD > Pemkot Cilegon Menangkan Gugatan Pengelolaan Pelabuhan > Puteh Dikukuhkan Sebagai Penguasa Darurat Sipil > Mendagri Minta Pejabat Patuhi Batas Cuti Kampanye > Malarangeng: Tolak Pengambilalihan Kewenangan Pemda di Laut > Ja'far Umar Thalib Temui Menko Polkam > Tidak Ada Pengamanan Khusus di Daerah Konflik > Menkeh HAM : Anggota KPU Bisa Dipidana > Mendagri: Penundaan Perpu Tunggu Perkembangan Logistik > Pemerintah Optimis Pemilu Berjalan Sesuai Rencana > Gubernur Riau akan Jalankan Tugas Pemerintahan di Kampar > Warga Kampar Siap Menerima Pengganti Jefri Noer > Presiden, KPU, dan DPR Akan Putuskan Darurat Pemilu > Puluhan Warga Terluka Menuntut Bupati Kampar Turun > Dana Taktis Pemilu Bisa Dipakai Tanpa Seizin DPRD > Warga Kampar Akan Menemui Mendagri > Investor Mengeluhkan Peraturan Daerah > Presiden Minta TNI/Polri Bantu Distribusi Logistik Pemilu > Para Guru di Kampar Mengancam Akan Mogok dan Golput > Pemerintah Bentuk Satuan Petugas Kesehatan Pemilu > Hakim PTUN Tetapkan Penundaan Pemecatan Alzier-Ansyori > Gubernur Se-Indonesia Bahas Demam Berdarah > PNS yang Ditahan Diserahkan ke Pemda Kampar > Bupati Kampar Diminta Tidak Mengeluarkan Kebijakan Strategis > Aturan Pejabat Berkampanye Segera Ditandatangani > Depdagri Minta Daerah Membuat Kotak Suara Sendiri > Tim Pembela Otonomi Papua Somasi KPU > LSM Kecam Usulan Operasi Terpadu di Papua > Bab Keuangan Daerah akan Masuk UU No. 22 > Revisi UU Otonomi Daerah Tunggu UU Perimbangan Keuangan > Penentuan Calon Walikota Bogor Didemo > Mendagri: Revisi UU 22/1999 Jangan Dikaitkan dengan Pemilu > Dua Anggota GAM Ditangkap di Aceh Selatan > TNI Serahkan Barang-Barang Milik Ersa Siregar > Pemerintah Bangun Tol di Luar Jawa Pertengahan 2004 > Pejabat Gubernur Irian Jaya Barat Disahkan > Pembahasan Revisi Draf UU Pemerintahan Daerah Tunggu Presiden > DPR Setujui Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah > Draft Revisi UU No. 22 Siap Diajukan > Depdagri Yakinkan 22 Pulau di Kepulauan Seribu Milik Jakarta > Gubernur Se-Indonesia Inginkan Review UU No.22/1999 > Keppres Pelantikan Gubernur Sumsel Belum Keluar > Mendagri: Daerah Harus Siapkan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah > Mendagri Kucurkan Dana Otsus Papua Rp. 1,4 Triliun > Pemerintah Dan DPR Masih Beda Pendapat Soal Pemekaran Papua > Kepala Daerah Dipilih Langsung setelah Pemilihan Presiden > Departemen Kehakiman Akan Kaji UU Otonomi Khusus Papua > Mendagri: Pemerintah akan Merevisi UU Otonomi Daerah > Pejabat Struktural Daerah akan Digeser ke daerah Pemekaran > Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menghindari Politik Uang > Mendagri Tetap Lantik Gubernur Bali > Total Pendataan Pemilih Sebanyak 213 Juta Penduduk > Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Kampanye Pemilu Ditunda > Masyarakat Lumajang Minta Verifikasi Suksesi Bupati > DPRD Karanganyar Menyerahkan Kemelut ke Mendagri > Mendagri Akan Meresmikan Tiga Kabupaten Baru di Sumatra Utara > Kepala Daerah Aceh Akan Dipilih Langsung > Mendagri : Pemerintah Mau Gubernur Dipilih Rakyat > Pemerintah Tidak Membantu Dana Kampanye Calon Presiden > Mendagri Lantik DPP BUMD se-Indonesia > Penelitian Khusus di Aceh untuk Melihat Kesetiaan pada Negara > Papua Minta Perhatian > Oetarto: Perlu Ada Perubahan Kebijakan Bagi Hasil Migas > DPRD Sumatra Utara Serahkan Berkas Pemilihan Gubernur ke Mendagri > Menteri Dalam Negeri Setujui Calon Gubernur Jawa Barat >