Berita terkait selengkapnya Hakim-Hakim Khusus Tindak Pidana Korupsi Siap Bekerja > Empat Menteri Serahkan Laporan Harta ke KPK > Menteri Pekerjaan Umum Serahkan Daftar Kekayaan > Mabes Polri Tidak akan Menahan Surat Izin Pemeriksaan > Dua Menteri Laporkan Kekayaan > Acuan Departemen Keuangan : Good Governance > Pejabat KPU Lain Diduga Juga Terlibat Korupsi Senilai Rp 263 Miliar > Suap di Indonesia Terlalu Tinggi > Kapolri Sulit Tindak Polisi Yang Terima Parsel > Disiapkan 28 Ruangan Khusus Koruptor di LP Nusakambangan > LBH Jakarta Minta Petugas LP Tangerang yang Lakukan Penodongan, Diberhentikan > Pertamina Akan Menaikkan Cadangan BBM > Pengumuman Kekayaan Anggota Dewan Molor > Molor, Pengembalian Laporan Kekayaan Menteri > Menko Ekuin Minta Birokrasi Pelabuhan Dipangkas > Dugaan Korupsi DPRD Kota Malang Rp 2,1 Miliar Dilaporkan KPK > Serikat Pekerja Protes Keputusan Mahkamah Konstitusi > MK Kabulkan Permohonan Judicial Review Atas UU Ketenagakerjaan > Koalisi LSM Desak Pemerintah Benahi Pemulangan TKI > Belum Ada Anggota DPR dan DPD yang Laporkan Kekayaan > Dinas Tenaga Kerja Sumsel Jamin Perusahaan Bayar THR > Menteri Jangan Lindungi Konglomerat Hitam > Hendardi : Perlu Komisi Khusus Tangani Adrian > KPK: Belum Ada Menteri yang Serahkan Laporan Kekayaan > 500 Ribu TKI Diusahakan Kembali ke Malaysia > Jajaran Menteri Rapat Memutuskan Darurat Sipil di Aceh > Pemerintah Belum Ganti Dirjen Pajak dan Bea Cukai > Pemerintah Tidak Cabut Surat Lunas Konglomerat > PN Jakarta Barat Menangkan Fahmi Indris dkk > Ribuan TKI Berjejal di KBRI Kualumpur > SBY Ingatkan Pejabat Kejasaan Agung > Lintas Departemen Antisipasi Pemulangan Massal TKI dari Malaysia > Eks TKI di Korsel Dibutuhkan Lagi > Presiden Ke Mabes Polri > Presiden: Harapan Masyarakat Atas Penegakkan Hukum, Tinggi > SBY Kunjungi Kejaksaan Agung > Indonesia Ingin Perbarui Posisi dengan IMF > 285 TKI Dideportasi dari Malaysia > KPK: Pejabat dan Mantan Harus Serahkan Laporan Kekayaan > Sri Mulyani: Menggerakkan Sektor Riil Tidak Harus Dengan Fiskal > Aburizal Siap Kerja Keras Pulihkan Perekonomian > Ribuan Buruh Mogok Kerja Tuntut THR > Migrant Care : Kabinet Baru Tidak Membawa Angin Segar Bagi Buruh > KPK Didesak Investigasi Dugaan Korupsi Ladia Galaska > Yusril: UU Peradilan Baru Tidak Perlu Libatkan MA > Pemerintahan Mega Tuntaskan Soal Perundangan 18 Oktober > Pengajuan Rancangan KUHP dan Revisi KUHAP ke DPR Sebaiknya Bersamaan > Koalisi LSM Desak KPK Segera Tanggani Dugaan Korupsi di KPU > Mahasiswa Tuntut Kejati Banten Tahan Pelaku Korupsi Dana Perumanan > 70 Persen TKI ke Timur Tengah Non Prosedural > Rendah, Kesadaran Pajabat Publik Laporkan Hartanya > Pengadilan Ad Hoc Korupsi Digelar Bulan Ini > Menakertrans Cabut Izin PT Akbar Insan Prima > Menakertrans Bersyukur Sundarti Tidak Dihukum Mati > Pemerintah Akan Hentikan Pengiriman TKI ke Singapura > Pemerintah Akan Amandemen UU Terorisme > Sistem Beranting Akan Dipakai Untuk Pemulangan Massal TKI > Depnakertrans Bantah RUU Perlindungan TKI Mengukuhkan Trafficking > KPK Menerima 689 Pengaduan Korupsi > Transmigran Asal Jawa Dikembalikan ke Aceh Akhir 2004 > Koalisi Masyarakat Minta Tunda RUU Buruh Migran > Sekretaris Negara Tak Tahu Jadual Pelantikan Hakim Ad Hoc Korupsi > Presiden Diminta Segera Lantik Hakim Pengadilan Ad Hoc Korupsi > KPK Tidak Pernah Meminta Imbalan > KPK Siap Menanggani Kasus BNI > Jusuf Kalla Klarifikasi Kekayaannya > Hasyim Muzadi Klarifikasi Hartanya ke KPK > KPU Penuhi Panggilan KPK > KPK Klarifikasi Kekayaan SBY > KPK akan Buka Akses Publik Laporan Kekayaan Pejabat Negara > MK Tegaskan Fungsi KPK Sesuai Dengan KPKPN > KPK Telah Terima Ratusan Laporan > KPK Minta KPU Lakukan Klarifikasi > Publik Tidak Bisa Lagi Akses Laporan Kekayaan Pejabat Negara > Dugaan Korupsi DPRD Kota Tangerang Diserahkan ke KPK > Ketua KPK Melantik Sekjen Baru > Penampungan TKI Ciracas Masih Tertutup > Indonesia Terus Perjuangkan Biaya Patungan Pemulangan TKI Ilegal > Mennakertrans: Pemerintah Siap Tangani Pemulangan TKI Ilegal > Malaysia Tidak Akan Biayai Pemulangan TKI Ilegal > 2.279 Napi di Sulawesi Selatan Mendapatkan Remisi > Di Yogya, 440 Napi Mendapatkan Remisi > 29 Narapidana GAM Dapat Remisi Bebas > Diberi Remisi, 286 Napi Sumatera Selatan Bebas > 446 Napi Nusa Tenggara Barat Mendapatkan Remisi > 679 Napi Lapas Bekasi Mendapat Remisi > Tommy Dapat Remisi 7 Bulan 10 Hari > Napi GAM dan RMS Mendapat Remisi > Pekerja Mc. Dermott dan Singacom datangi Disnaker > Depnakertrans Desak Deplu Keluarkan Nota Diplomatik > Dumai Tolak Menjadi Pintu Masuk TKI Ilegal > Ditjen Pajak dan Depkeham Kerja Sama Pertukaran Data > Menkeham Minta Daerah Segera Bentuk Panitia Pelaksana Ranham > Menakertrans Minta Pemulangan TKI dari Malaysia Rutin Lewat Penjemputan > IPW Laporkan Mark-up Pengadaan Tinta Pemilu ke KPK > Depnakertrans Mengusulkan Biaya Paspor TKI Gratis > WALHI dan ICW Laporkan Kasus Korupsi Bupati Muna > Indonesia Segera Canangkan RANHAM > Akhir Agustus, KPK Akan Umumkan Kekayaan Capres > GPI Tuntut KPK Periksa Laksamana >