Referensi Selengkapnya Pembahasan Penonaktifan Akbar Tanjung di DPR > UU RI No.24 Thn.2003 Tentang Mahkamah Konstitusi > Kepres RI nomor 89 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Hakim > Kepres nomor 47Tahun 2001 Tentang Panitia Penyelidik Masalah Konstitusi > UU Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD >