Referensi Selengkapnya •Kasus Korupsi Prioritas Kerja 100 Hari Polri > •Kejaksaan di Daerah Kurang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi > •Erry Riyana Hardjapamengkas > •Badan Independen Antikorupsi > •Profil Fahmi Idris > •Studi Perlindungan TKI Ditinjau dari Aspek Pembiayaan > •Masalah Buruh-Pengusaha Belum Terpecahkan, Pengangguran Terus Bertambah > •Studi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terhadap Jenis-Jenis Pekerjaan Berbahaya Untuk Pekerja Anak-Anak > •Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004-2009 > •Beberapa Kebijakaan Penempatan TKI ke Luar Negeri > •Upah Minimum > •Federasi Serikat Buruh, PJTKI, BPPD dan BP2TKI > •Kompromi Ketenagakerjaan Itu Jadi Undang Undang > •KepMenakertrans nomor KEP-104A/MEN/2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri > • UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh > • UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Kentenagakerjaan > • UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial > •UU No. 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce (Konvensi ILO nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) > •UU No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak > •Keppres RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional > •UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •UU RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan > •PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •Kepres RI No. 73Thn.2003 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •Kepres RI No. 59 Thn.2003 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Di Lingkungan Lembaga Tertinggi / tinggi Negara > •PP RI No. 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •UU RI No. 1 Tahun 2000 TentangPengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The ELimination Of The Worst Forms Of Child Labour ( Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk > •UU RI No.25 Thn.2003 Tentang Perubahan Atas UU No.15 Thn.2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang > •PP RI No. 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi > •Kepres RI No. 59 Thn.2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk - Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak > •UU RI No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman > •PP RI No.2 Thn 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat > •UU RI No. 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) > •UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN > •UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •UU RI nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi > •UU RI nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta > •UU Nomor 21 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) > •UU Nomor 20 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Di Perbolehkan Bekerja > •UU Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) > •Kepres RI nomor 89 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Hakim >
