Nasional

"Komisi I" Koalisi Kerakyatan Menentang Interpelasi
Selasa, 02 November 2004 | 21:41 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Politikus Fraksi Partai Amanat Nasional Djoko Susilo, yang terpilih sebagai sebagai Ketua Kelompok Fraksi (Poksi) I, mengatakan, upaya interpelasi (meminta penjelasan kepada pemerintah) yang dilakukan oleh sebagian anggota DPR dari Koalisi Kebangsaan, tentang pergantian Panglima TNI adalah tindakah yang berlebihan. Poksi yang dipimpinnya sepakat menolak upaya tersebut.

Djoko mengungkapkan hal itu setelah Poksi I menyelesaikan rapat internal mereka yang pertama, hari ini Selasa (2/11). Menurutnya, penggunaan hak interpelasi harus mempertimbangkan bobot permasalahan, yakni harus benar-benar terkait dengan kepentingan konkrit masyarakat banyak. "Masalah yang diinterpelasi juga harus memiliki nilai strategis bagi kehidupan bangsa," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah politikus dari fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan berencana mengajukan interpelasi. Penyebabnya adalah surat Presiden Susilo Bambang Yudhyono yang menarik surat mantan Presiden Megawati Soekarnoputri kepada DPR, soal pergantian Panglima TNI. Tindakan Yudhoyono itu mereka nilai tak pantas dilakukan.

Djoko tak menampik kesan bahwa Poksi yang dipimpinnya adalah Komisi I tandingan. "Selama komisi yang sah belum terbentuk, kami akan tetap melaksanakan kerja kami, yaitu yang terkait dengan Komisi I (yang menangani masalah politik, keamanan, dan luar negeri)," ujarnya.

Suliyanti - Tempo