Nasional

KONTRAS Minta Deplu Proaktif Sikapi Pelanggaran HAM di Thailand
Senin, 01 November 2004 | 22:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Mereka meminta pemerintah bertindak lebih konkrit dan proaktif dalam masalah pelanggaran HAM di Thailand.

Seperti diketahui, pekan silam pasukan militer dan polisi Thailand melakukan tindakan brutal terhadap ratusan pengunjuk rasa di Thailand Selatan dalam satu tempat yang sempit. Akibatnya 84 orang tewas dalam insiden tersebut.

KONTRAS menyayangkan sikap Pemerintah yang menganggap kasus itu sebagai masalah domestik Thailand. “Ini sulit diterima, karena Pemerintah RI sesungguhnya bisa mengambil langkah yang lebih keras”, ujar Koordinator KONTRAS Usman Hamid, Senin (1/11) di Jakarta.

Menurut Usman, tragedi di Thailan itu bersifat lintas negara. Karena itu, Indonesia sebagai negara yang mengajukan diri sebagai Ketua Komisi HAM PBB tahun depan, mestinya bisa bersikap lebih keras. Karena jika terpilih, Indonesia ditantang untuk berani menyikapi kasus seperti itu. “Kalau untuk Thailand saja sudah lemah bagaimana dengan negara yang lebih besar?" ujarnya menanyakan.

KONTRAS menawarkan dua solusi untuk dilakukan pemerintah. Pertama, Indonesia menjadi mediasi penyelesaian kasus Thailand sebagai bentuk intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention). Kedua, Indonesia membangun mekanisme regional Asia, sehingga tidak ketinggalan dalam menyelesaikan masalah HAM. "Jadi, kalau pun Indonesia menjadi Ketua Komisi HAM, itu karena prestasi bukan hanya karena kebetulan dapat giliran”, ucapnya.

Indonesia secara resmi telah mengajukan diri menjadi Ketua Komisi HAM PBB. Sejumlah LSM, termasuk KONTRAS, mendukung langkah pemerintah itu.

Ewor - Tempo