Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Komisi Penanggulangan Kemiskinan Fokuskan Pada Lima Program
Senin, 01 November 2004 | 19:51 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang dikomandani Menko Kesra memfokuskan program percepatan 100 hari penanggulangan kemiskinan pada lima program. Kelimanya adalah perluasan jangkauan Kredit Kepercayaan Usaha Mikro (KUKM), mempercepat realisasi Surat Utang Pemerintah (SUP)-005, percepatan program penanggulangan kemiskinan sektor, pemanfaatan dana yayasan dan penanggulangan kemiskinan di lima daerah konflik. Masing-masing program dipegang gugus tugas yang akan menentukan sasaran program yang paling realistis dan tinggi tingkat keberhasilannya.

"Secara keseluruhan ada komitmen kuat dari pemerintah sekarang untuk membuat prioritas bersama dengan sektor-sektor yang terkait dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi pengeluarannya," kata Djoharis Lubis Deputi VI bidang Penanggulangan Kemiskinan
Menko Kesra usai Rakor Teknis tingkat eselon I di Jakarta Senin (1/11).

Untuk mengatasi hambatan penyaluran kredit mikro misalnya, ia berjanji akan mengusahakan bunga lebih rendah dari 24 persen agar masyarakat miskin bisa menikmati kredit mikro. Ia akan meminta agar Depadgri
mendorong Pemda melakukan sertifikasi tanah sebagai jaminan memperoleh kredit mikro. "Beberapa Kabupaten menganggarkan APBD-nya untuk membuat sertifikasi tanah seperti Kaltim," ujar dia.

Ia tidak bisa menyebutkan total dana yang diperlukan untuk program 100 hari penanggulangan kemiskinan.
"Saya inventarisir dulu, jangan sampai diekspose keluar ternyata tidak segitu," kata dia.

Sekretaris KPK, Gunawan Sumodiningrat menekankan proyek yang diusulkan harus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta mengurangi angka pengangguran. "Harus realistis, rasional karena tidak ada tambahan anggaran," kata dia.

Badriah - Tempo

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Empat Menteri Serahkan Laporan Harta ke KPK
Menteri Pekerjaan Umum Serahkan Daftar Kekayaan
Mabes Polri Tidak akan Menahan Surat Izin Pemeriksaan
Dua Menteri Laporkan Kekayaan
Surat Utang Pemerintah Untuk Tanggulangi Kemiskinan
Presiden Isyaratkan Tidak Akan Naikkan Harga BBM
Disiapkan 28 Ruangan Khusus Koruptor di LP Nusakambangan
Kapolri: Polisi Pasif Bergerak
Deregulasi Jadi Program 100 Hari Mari Pangestu
Sidang Kabinet Bahas Program 100 Hari Pertama
> selengkapnya...


Referensi

Kasus Korupsi Prioritas Kerja 100 Hari Polri
Keppres RI No. 152 Tahun 1999 Tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional
Keppres RI No. 144 Tahun 1999 Tentang Dewan Ekonomi Nasional
Kepres RI No.20 Thn. 2002 Tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional

Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< November,2004>>
MSnSl RK JS
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data