Nasional

Ichlasul Amal: Perilaku DPR Membuat Rakyat Makin Muak
Senin, 01 November 2004 | 18:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengamat Politik asal Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Prof Dr Ichlasul Amal menyatakan, perseteruan DPR di Senayan antara kelompok Koalisi Kebangsaan dengan Koalisi Kerakyatan berkembang semakin tidak sehat. Perilaku anggota DPR, membuat rakyat semakin muak karena para wakil rakyat itu mempertontonkan sikap kekanak-kanakan.

?Konflik mereka bukan menyangkut sebuah kebijakan publik atau memikirkan rakyat, tetapi jelas untuk sebuah kedudukan yaitu komisi. Masyarakat jelas melihat hal itu dan tentu masyarakat akan semakin muak melihat perilaku yang demikian. Rakyat semakin kecewa karena mempunyai wakil rakyat hanya memikirkan nasib mereka sendiri,? kata Ichlasul Amal menjawab pertanyaan Tempo, Senin (1/11) di Yogyakarta.

Dikatakan Amal, yang muak atas perseteruan dua kelompok DPR bukan hanya rakyat tetapi juga anggota DPR yang masih baru. Wajah-wajah baru di DPR, kata Amal, tentu awalnya membayangkan akan terjadi perdebatan dan pembahasan masalah bermutu di Senayan. Namun kenyataannya, kata Amal, mereka melihat perseteruan yang tidak esensial dan sangat tidak bermutu.

Sementara tentang adanya dua koalisi di DPR RI, menurut Amal, sebenarnya sangat bagus jika masing-masing berperan sebagai oposisi dan pendukung atas kebijakan pemerintah. Hanya sayangnya, kata Amal, yang terjadi saat ini sama sekali tidak berkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah melainkan murni perseteruan internal DPR.

?Saya sendiri juga heran, kenapa Golkar dan PDIP tampak begitu ngotot dan tidak bermain cantik. Masalah ketua dan wakil ketua komisi itu bukanlah sesuatu yang prinsip kenapa mereka sangat bernafsu padahal akibatnya citra mereka di masyarakat menjadi jelek,? kata Amal yang juga mantan Rektor UGM.

Jika perseteruan internal di DPR terus berlanjut, kata Amal, jelas akan mengganggu kinerja DPR. Tugas-tugas legislasi, advokasi dan sebagainya akan terhambat karena masing-masing anggota DPR sibuk mengurusi masalah konflik.

Baik kelompok Kebangsaan dan Kerakyatan, kata Amal, harus segera menyelesaikan konflik tersebut. Mereka, kata dia, harus bisa mengambil langkah-langkah kompromi berkait masalah yang ada. ?Mestinya mereka mengedepankan tata tertib yang ada. Ketua DPR-nya harus tegas. Kalau tata tertibnya proporsional, yaa mestinya dilakukan. Kalau semuanya diambil lewat voting, koalisi Kebangsaan tentu akan menang mutlak,? kata Guru Besar Fisipol UGM ini.

Konflik di tubuh DPR saat ini, menurut Amal, tidak bisa diartikan telah terjadi krisis politik di Indonesia. Sebab, kata dia, konflik dan krisis hanya terjadi di tubuh DPR sementara di pemerintahan masih tetap normal. Konfliknya di DPR pun, kata Amal, sifatnya bukan kelembagaan melainkan soal tata tertib.

?Jadi Mahkamah Konstitusi saya kira juga sulit untuk masuk dalam masalah di DPR ini karena konflik yang ada sifatnya hanya masalah tata tertib dalam memilih ketua komisi. Pemerintahan tidak ada masalah, sehingga biar DPR menyelesaikan sendiri masalah mereka,? kata Amal.

Syaiful Amin?Tempo