Nasional

Presiden Larang Menteri Hadiri Rapat DPR
Senin, 01 November 2004 | 17:59 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan semua menteri kabinet Indonesia Bersatu, Panglima TNI, kepala Polri, Jaksa Agung, dan Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen untuk tidak menghadiri undangan-undangan rapat dari DPR.

Keputusan Presiden ini terkait dengan konflik antar fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan dengan Koalisi Kerakyatan dalam soal pembentukan komisi. Menteri Sekertaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah memutuskan menunggu perkembangan yang terjadi di DPR sampai masalah internal tersebut dapat terselesaikan.

Pemerintah sendiri, kata Yusril, tidak akan turut campur dalam persoalan internal DPR. Meskipun demikian, pemerintah berharap persoalan internal DPR itu dapat segera diselesaikan melalui jalan komporomi. "Kalau masih terbelah begini, pemerintah dalam posisi sulit," kata Yusril kepada wartawan usai mendampingi Presiden Yudhoyono bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie di kantor presiden Jakarta, Senin (1/11).

Yusril menjelaskan, keputusan menunggu selesainya masalah DPR merupakan keputusan terbaik yang dapat diambil pemerintah. Pemerintah berharap sikap tersebut tidak dilihat sebagai dukungan terhadap salah satu kelompok. "Kita ingin ikut mendinginkan suasana, dengan bersikap menunggu dan memberikan kesempatan DPR menyelesaikan masalah sebaik-baiknya," katanya.

Selain membicarakan persoalan-persoalan kenegaraan pertemuan presiden dengan ketua mahkamah konstitusi juga membicarakan konflik internal DPR. Menurut Jimly, sebagian masalah yang terjadi di DPR merupakan akibat dari perubahan sistem ketatanegaraan. Sebagian pihak masih belum terbiasa dengan sistem yang baru.

Mahkamah sendiri, melihat persoalan tersebut sebagai masalah internal DPR. Sesuai konstitusi mahkamah tidak berhak ikut campur dalam persoalan tersebut. "Seperti halnya DPR juga tidak boleh mencampuri persoalan internal Mahkamah Konstitusi," kata Jimly.

Soal instruksi Presiden yang melarang menteri menghadiri undangan DPR, Jimly berharap setiap pihak tidak membuat fron-fron yang justru mungkin akan memperuncing masalah. "Biarkan saja, kita tunggu dulu. Kalau tegang-tegang sendiri kan malah baik, nanti akhirnya juga akan tercapai kompromi," katanya.

Sapto Pradityo - Tempo