Nasional

Koalisi LSM Desak Pemerintah Benahi Pemulangan TKI
Kamis, 28 Oktober 2004 | 07:31 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ekspektasi Koalisi Anti Deportasi Buruh Migran terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih besar dibandingkan pemerintahan Megawati. Alasan mereka, Fahmi Idris pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja di kabinet Habibie dan Jusuf Kalla pernah menjadi Menko Kesra. ?Sehingga notabene tidak asing dengan permasalahan TKI,? ujar juru bicara koalisi Khoirul Anam, di kantor LBH Jakarta, Rabu (27/10).

Koalisi itu merupakan gabungan berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti LBH Jakarta, KOPBUMI, Sahabat Pekerja Migran, Solidaritas Perempuan, Imparsial, Institute Ecosoc Right, KOHATI, KontraS, Kowani, LBH Apik, Sanggar Ciliwung, Suara Ibu Peduli, Migran Care dan sejumlah LSM laiinya.

Menurut Khoirul, pihaknya mencatat beberapa permasalahan TKI yang sering terjadi. Mulai dari kurangnya koordinasi antar instansi terkait, pemalsuan KTP, calo sampai lemahnya proses penegakan hukum oleh aparat.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan sejak 28 Agustus-23 Oktober 2004 tercatat sedikitnya 12.849 TKI dipulangkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak, Surabaya. Namun sedikit sekali yang mendapatkan pelayanan kesehatan yakni hanya sekitar 181 orang. . "Belum lagi mereka yang mengalami penyiksaan di luar negeri," papar Khoirul Anam, Deputy Coordinator Human Right Warning Group (HRWG).

Koalisi juga menyayangkan penelantaran TKI akibat alih kontrak dari Departemen Sosial ke PJTKI yaitu PT Indosinma. "Proses pemilihan PT Indosinma tidak memenuhi akuntabilitas publik karena langsung ditunjuk Departemen Sosial tanpa melalui tender,? kata Khoirul. Kelemahan lain yang dilihat juga pada ketidaklayakan sarana transportasi pemulangan dan tidak adanya tenaga kesehatan di shelter.

Berdasarkan kondisi tersebut, Koalisi mendesak Menteri Tenaga Kerja segera mengumumkan langkah penanggulangan pemulangan TKI baik dari segi kesehatan, transportasi maupun perlindungannya. Menteri juga diminta menjernihkan permasalahan amnesti oleh pemerintah Malaysia dan meninjau ulang Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang tidak mencerminkan pemulangan TKI dan kebijakan penyelesaiannya.

Ewo Raswa?Tempo