Nasional

300 Ribu TKI Dipulangkan Selama Masa Amnesti
Rabu, 27 Oktober 2004 | 20:15 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Rusdihardjo menyatakan, berdasarkan kebijakan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Malaysia Datuk Azmi Khalid, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang pulang ke Indonesia untuk masa amnesti 29 Oktober hingga 14 November 2004 sebanyak 300 ribu orang.

"Perkiraan total TKI yang pulang untuk periode amnesti ini sebanyak 300 ribu orang," ungkap Rusdiharjo usai Rapat Koordinasi Khusus di kantor Menko Kesra, Rabu (27/10). Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 ribu orang pulang melalui Semenanjung dan 140 ribu orang melalui Kuala Lumpur.

Pemulangan TKI ini akan memanfaatkan sebanyak 19 pintu. Jalur darat di Tebedu-Serawak, jalur udara melalui KLIA-Kuala Lumpur, Bayan Lepas-Pulau Pinang, Ipoh-Perak, Batu Berendam-Malaka, Kuching-Serawak, Kota Kinabalu-Sabah.

Untuk perjalanan laut melalui Langkawi-Kedah, Klang Selangor, Port Dickson-Negeri Sembilan, Melaka, Pasir Gudang-Johor, Pulau Pinang, Stulang Laut-Johor, Kukup-Johor, Sanadkan-Sabah, Tawau Sabah dan Kudat-Sabah.

Menurut Rusdiharjo, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KBRI di Malaysia selama ini di antaranya mendekatkan pelayanan di tempat-tempat lumbung TKI di mana mereka dapat dengan mudah mengurus Surat Perjalanan Laksana Pajak (SPLP).

Langkah kedua, meminta majikan yang mempekerjakan TKI untuk membayar gaji dan tunjangan TKI. Ketiga, menambah personel tenaga tambahan Departemen Kahakiman dan HAM untuk mengurus masalah SPLP. Keempat, menyiapkan tenaga medis baik di pos pemberangkatan maupun di tempat pemulangan. Kelima, melakukan sinkronisasi transportasi baik darat, laut maupun udara.

Adapun biaya yang dikenakan untuk mengurus SPLP sebesar 40 ringgit, belum termasuk biaya transportasi yang harus ditanggung oleh TKI. "Mereka tidak terlalu keberatan dengan biaya tersebut," jelas Rusdi.

Sementara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris mengatakan, hambatan yang ditemui dalam proses pemulangan TKI ilegal di Malaysia adalah masalah penyediaan transportasi. Untuk itu Departemen Tenga Kerja dan Transmigrasi bersama dengan Departemen Perhubungan menyiapkan Terminal III sebagai tempat pemulangan TKI.

Menurut Fahmi, pihaknya akan melakukan kunjungan ke Malaysia pada tanggal 2 November untuk bertemu dengan pejabat tinggi Malaysia guna membicarakan permasalahan TKI.

Di pihak lain, Menko Kesra Alwi Shihab menyatakan BUMN siap menampung TKI yang bekerja di perkebunan. "Nama perusahaan yang bersedia untuk menampung TKI tersebut belum dicantumkan dan masih menunggu keputusan dari Menteri BUMN," ujarnya.

Flamboyan - Tempo