Nasional

Pengesahan UU Sumber Daya Air Dipertanyakan di MK
Selasa, 26 Oktober 2004 | 13:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang meninggalkan ruang sidang dalam rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tetang Sumber Daya Air, tidak tercatat dalam risalah rapat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI Slamet Sudarsono atas pertanyaan Hakim Konstitusi Harjono dalam sidang konstitusi di Jakarta, Selasa (26/10).

Ini terkait dengan uji formil dan materiil UU SDA di Mahkamah Konstitusi yang diajukan tiga pemohon.

Dalam sidangnya kali ini dipanggil bagian sekertariat komisi IV, komisi yang membahas UU SDA. Dalam tata tertib DPR pada Pasal 189 dijelaskan pengesahan undang-undang harus disetujui oleh semua yang hadir, yang terdiri dari anggota dan unsur fraksi. Sedangkan pasal yang lain, yaitu Pasal 93 ayat 1 menyebutkan bila musyawarah dengan mufakat tidak tercapai misalnya ada beberapa anggota yang menolak, maka akan dilaksanakan voting.

Menurut salah satu kuasa hukum pemohon, Isna Hertati, hal itu tidak dilakukan DPR. Pada waktu pengesahan UU SDA, pemohon mencatat ada tujuh anggota DPR yang keberatan, sehingga meninggalkan ruang sidang. Sedangkan Slamet mengatakan, semua anggota DPR menyatakan setuju setelah ada lobi kepada mereka.

Pemohon tetap berkeyakinan dalam tata tertip DPR tidak ada istilah lobi bila terjadi ketidaksepakatan anggota DPR. Seharusnya dilakukan voting terhadap pengesahan tersebut. Pemohon menjelaskan tidak harus dipaksakan untuk musyawarah untuk mufakat tetapi perbedaan pendapat harus dihargai.

Kuasa hukum pemohon merencanakan para anggota yang menolak pengesahan tersebut akan dijadikan saksi fakta dalam persidangan MK berikutnya. "Jika tidak bisa, maka akan menghadirkan teman-teman kami atau wartawan yang pada saat itu meliput," kata Isna.

Pada saat itu pimpinan sidang paripurna memaksakan pengesahan UU ini secara mufakat padahal anggota DPR yang lain mengusulkan voting.

Slamet mengatakan tidak mengetahui secara pasti aksi walk out tersebut. Ia mengakui memang meskipun tidak ada ketentuan soal lobi, bila ada hal-hal yang perlu dibicarakan, anggota DPR akan melakukan lobi.

Hadir juga dalam sidang MK tesebut perwakilan dari kementerian lingkungan hidup, kementerian riset dan teknologi serta departemen dalam negeri.

Maria Ulfah - Tempo