Nasional

Presiden Minta Gubernur Kurangi ke Luar Negeri
Selasa, 26 Oktober 2004 | 02:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Demi menghemat biaya-biaya yang harus dikeluarkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan seluruh gubernur di Indonesia mengurangi kunjungan ke luar negeri, termasuk kegiatan di Jakarta dan kunjungan ke luar daerah.

Presiden berharap gubernur menyediakan sebagian besar waktunya di daerahnya masing-masing dan berkonsentrasi menjalankan tugas serta tanggung jawabnya.

"Kecuali (kunjungan itu) memberikan manfaat yang tinggi," kata Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf kepada wartawan menyampaikan instruksi-instruksi presiden kepada seluruh gubernur di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/10).

Bertempat di kantor presiden, seluruh gubernur dipanggil Presiden Yudhoyono guna diberikan pengarahan.

Menurut Ma'ruf, pertemuan tersebut dilakukan sebagai ajang penyampaian visi-misi dan program kerja Presiden Yudhoyono. Presiden menghendaki jarak yang muncul sebagai dampak pemilu lalu akan hilang bersamaan dengan terpilihnya presiden baru. Secara keseluruhan, Presiden memberikan sembilan instruksi termasuk dua permintaan di atas.

Seperti halnya kontrak politik yang disodorkan Presiden Yudhoyono kepada setiap menteri, seluruh gubernur juga diminta memberikan teladan kepada masyarakat soal pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini juga harus ditekankan kepada seluruh jajaran di setiap daerah.

Ma'ruf mengatakan, Presiden akan memberhentikan setiap pejabat yang terbukti melakukan korupsi. "Tentu setelah melalui proses hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap," katanya.

Guna merespon harapan masyarakat yang sangat tinggi kepada pemerintah, Presiden menginstruksikan semua gubernur bekerja keras dan menunjukkan hasil kerja yang nyata. Setiap pemimpin daerah harus mengembangkan inisiatif dan kreasi sesuai dengan kondisi daerahnya. "Karena mereka lah yang paling cepat dapat menangkap respon masyarakat," kata Ma'ruf.

Berkaitan dengan permasalahan kedaerahan seperti Aceh dan Papua, Presiden meminta seluruh gubernur melakukan langkah-langkah antisipasi guna mencegah meluasnya konflik serupa. Jangan sampai masalah itu semakin luas bahkan merembet ke daerah lain.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengemukakan harapannya agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai penjabaran Undang-undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dengan Daerah. Peraturan ini akan menjadi pedoman daerah dalam merumuskan kebijakannya.

Soal gerakan anti-KKN yang diinstruksikan presiden, Sutiyoso mengaku telah siap. "Selama ini saya telah memerintahkan seluruh keluarga saya supaya menjauh dan tidak mengambil kesempatan. Padahal ini kan sebenarnya mengambil hak hidup mereka juga," katanya.

Presiden Yudhoyono, kata Ma'ruf, untuk menjaring masukan-masukan dari daerah, secara reguler akan melakukan pertemuan dengan gubernur-gubernur setiap satu setengah bulan sekali. Pertemuan ini akan dilakukan secara regional, misalnya gubernur seluruh Sumatera atau Kalimantan.

Dalam pertemuan kali ini juga dibicarakan masalah konflik di Aceh dan Papua. Meskipun tidak dibahas secara khusus, kata Ma'ruf, Presiden menghendaki kedua masalah itu diselesaikan hingga tuntas dan tepat waktunya. Soal bagaimana bentuk penyelesaiannya, masih akan dibicarakan lebih lanjut antar instansi terkait. Presiden sendiri direncanakan akan mengunjungi kedua daerah tersebut.

Gubernur Aceh (non aktif) Abdullah Puteh di tempat yang sama mengatakan kondisi di Aceh telah jauh lebih kondusif. Namun apakah status darurat sipil saat ini akan diperpanjang atau tidak, menurutnya, perlu dihitung lebih cermat. Pasalnya, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) masih laten.

Paling tidak kini ada tiga opsi yang dipertimbangkan, yaitu memperpanjang darurat sipil, menerapkan darurat sipil pada daerah-daerah tertentu atau menurunkan statusnya menjadi tertib sipil.

Sapto P - Tempo