Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Pemerintah Akan Tentukan Tapal Batas Baru Kabupaten Mamasa
Selasa, 26 Oktober 2004 | 00:18 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Untuk meredam konflik akibat sengketa perbatasan antara Kabupaten Polewali dan Mamasa, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sepakat menentukan tapal batas baru.

Menurut rencana minggu depan tim dari Departemen Dalam Negeri dibantu tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Topografi TNI AD, Bakosurtanal, Universitas Indonesia, Universitas Hassanuddin dan kepolisian akan diberangkatkan ke sana guna melakukan penelitian untuk menentukan tapal batas baru.

?Kita akan tentukan tapal batas baru secara demografis, sehingga tidak akan ada lagi konflik,? kata Wakil Presiden, Jusuf Kalla, kepada wartawan usai memimpin rapat gabungan di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (25/10) malam. Rapat gabungan melibatkan pejabat sementara Gubernur Sulawesi Barat Oentarto Sindung; Kapolda Sulawesi Selatan, Saleh Saaf; Gubernur Sulawesi Selatan, Amien Syam, Bupati Polewali, Ali Baal, dan Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf.

Wakil Presiden mengatakan paling tidak butuh waktu 1 hingga 2 bulan bagi tim tersebut untuk menentukan tapal batas baru. Ada 25 desa dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mambe, Arale, dan Tabulahan, yang akan disurvei.

Konflik di Mamasa pecah setelah pemerintah melalui UU no. 11 tahun 2002 memisahkan Kabupaten Polewali dengan Mamasa yang sebelumnya menjadi satu. Konflik antarwarga sempat berlarut-larut dan memakan sejumlah korban.

Sapto Pradityo?Tempo

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Polisi Kesulitan Tangkap Pelaku Kerusuhan Mamasa
Gubernur dan Bupati Se-Sulbar Bahas Konflik Mamasa
Kapolri Urung ke Pusat Konflik di Mamasa
Tokoh Agama Se-KTI Bertemu di Ambon
Penyelesaian Konflik di Mamasa Disepakati
Abilio Minta Perlindungan Hukum Internasional
Kadis Sosial Kendari Jadi Tersangka Korupsi
Dua Tewas dalam Kerusuhan Timika
Kapolri Akui Ada Kawasan Belum Terawasi di Ambon
Presiden Hadiri Hari Kebangkitan Nasional
> selengkapnya...


Referensi

Poso, Enam Tahun Dirundung Duka
Dari Mana Datangnya Rusuh Sampit?
Republik Maluku Selatan dari Masa ke Masa
Kepres RI No. 71 Thn.2003 Tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Maluku
Keppres Pengadilan HAM Ad Hoc

Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Masyarakat Lebih Akrab dengan Mencoblos
Pemungutan Suara Pemilu 2009 Memakan Waktu Lebih Lama
Soetrisno Bachir Harapkan Gaet Pendukung Gus Dur
Biaya Operasional Pengelolaan Sampah Minim
Departemen Pertanian Dibobol Maling

<< October,2004>>
MSnSl RK JS
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data