Nasional

Fraksi DPR Rebutkan Empat Ketua Komisi Basah
Jum'at, 22 Oktober 2004 | 09:53 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pimpinan fraksi-fraksi di DPR, Jumat (22/10) ini akan melanjutkan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Rapat ini akan membahas empat komisi yang dianggap "basah" yang sampai kemarin belum diputuskan pimpinannya. Masing-masing partai memang bersaing keras untuk merebut pos itu.

Empat komisi favorit tadi adalah Komisi II (pemerintahan dalam negeri dan otonomi), Komisi III (hukum dan keamanan), Komisi V (perhubungan, telekomunikasi, dan perumahan rakyat), dan Komisi XI (keuangan dan perbankan). "Kami hanya memiliki waktu satu jam sebelum rapat ditutup," kata Ketua DPR Agung Laksono, kemarin seusai rapat.

Berdasarkan bocoran yang diperoleh wartawan, posisi Ketua Komisi II diminati tiga fraksi: Golkar, Partai Demokrat, dan Bintang Pelopor Demokrasi. Lalu Ketua Komisi III diperebutkan PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Adapun Ketua Komisi V diinginkan Partai Golkar, PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Begitu pula Ketua Komisi XI diincar Golkar dan PDIP.

Adapun, mitra kerja komisi-komisi di DPR, antara lain :

Komisi I: Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, Lembaga Informasi Nasional, Badan Intelijen Nasional, Lemhannas, dan Panglima TNI.

Komisi II: Departemen Dalam Negeri, Menteri Aparatur Negara, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Administrasi Negara.

Komisi III: Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan HAM, Polri, Badan Pertanahan Nasional.

Komisi IV: Departemen Kelautan, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, dan Badan Urusan Logistik.

Komisi V: Departemen Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum,
Perumahan Rakyat, dan Kawasan Tertinggal.

Komisi VI: Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Investasi,
Koperasi, UKM, dan Kementerian BUMN.

Komisi VII: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, dan
Departemen Lingkungan Hidup.

Komisi VIII: Departemen Agama, Departemen Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Komisi IX: Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, dan Departemen
Transmigrasi dan Kependudukan.

Komisi X: Departemen Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Departemen Pariwisata,
Kesenian, dan Kebudayaan.

Komisi XI: Departemen Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.

Sumber: Hasil Rapat Konsultasi Pemimpin DPR dan Fraksi-fraksi


Ecep S Yasa - Tempo