Nasional

Pande: Menekan Subsidi BBM Harus Jadi Prioritas
Kamis, 21 Oktober 2004 | 15:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengamat ekonomi dari CSIS Pande Radja Silalahi menilai menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan menaikkan harga BBM harus menjadi prioritas Kabinet Indonesia Bersatu dalam 100 hari pertama.

Asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2005 sebesar US$ 24 per barel sudah tidak realistis lagi dengan harga minyak dunia yang saat ini saja sudah di atas US$ 50 per barel.

"Perhitungan saya, dengan harga minyak dunia US$ 40 per barel, subsidi BBM akan membengkak sekitar Rp 73 triliun," kata Pande kepada Tempo di Jakarta, Kamis (21/10).

Karena itu, secara keseluruhan pemerintah harus melakukan revisi APBN 2005. Asumsi harga dasar minyak harus diubah menjadi US$ 30-40 per barel dan harga BBM di dalam negeri harus dinaikkan, sehingga subsidi bisa tetap ditekan menjadi Rp 25 triliun.

Berdasarkan perhitungan Pande, harga premium bisa diturunkan antara 19-38 persen menjadi Rp 2.150-Rp 2.500 per liter dari harga saat ini Rp 1.810 per liter. Sedangkan harga solar bisa diturunkan antara 36-39 persen menjadi Rp 2.250-Rp 2.300 per liter dari harga saat ini Rp 1.650 per liter.

Harga BBM untuk industri pun tidak perlu dibedakan lagi antara harga industri dan harga konsumen masyarakat bawah, karena perbedaan harga itu yang membuat terjadinya penyelewengan-penyelewengan subsidi. "Perbedaan harga itu membuat subsidi banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak," katanya.

Ketika ditanya bagaimana jika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak mau menaikkan harga BBM karena alasan-alasan politis dan sosial, menurut Pande, harga BBM bisa saja tidak dinaikkan asalkan harga minyak dunia tahun depan bisa terus turun.

Selain menekan subsidi dengan menaikkan harga BBM, pemerintah tahun depan juga harus segera melakukan restrukturisasi utang. Pemerintah misalnya bisa melakukan swap. Artinya tetap berutang tapi utang itu digunakan untuk pembangunan kehutanan atau infrastruktur lainnya. Pemerintah juga bisa melakukan penjadwalan kembali utang-utangnya atau membuat utang baru dengan jangka waktu yang lebih panjang.

Berkaitan dengan susunan Kabinet Indonesia Bersatu, menurut Pande, susunan kabinet ini memberi harapan karena yang menduduki pos di kementerian masing-masing merupakan orang-orang yang profesional.

Yang dari kalangan pengusaha, sudah mengetahui dengan betul apa yang ada di lapangan sehingga bisa disinergikan dengan yang dari kalangan profesional lainnya. "Tinggal bagaimana masing-masing melakukan koordinasi dan mengimplementasikannya," kata Pande.

Grace S Gandhi - Tempo