Nasional

Alwi: Belum Ada Upaya Diplomatis Pemulangan TKI Ilegal
Rabu, 20 Oktober 2004 | 18:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menko Kesra Alwi Shihab mengakui belum ada upaya diplomatis dengan pemerintah Kerajaan Malaysia menyangkut pemulangan 700 TKI ilegal pasca-Idul Fitri, meski telah ada komitmen pemulangan pada Januari 2005.

"Tidak ada masalah. soal lobi kan tidak mesti berangkat, bisa lewat telepon," janjinya usai serah terima jabatan dengan A. Malik Fadjar di kantor Menko Kesra, Kamis (21/10).

Alwi mengatakan bahwa masalah pemulangan TKI adalah sesuatu yang mudah karena pemerintah Kerajaan Malaysia sangat dekat dan memahami keadaan Indonesia. "Kalau perlu saya ke sana untuk menemui counterpart, Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri Malaysia. Insya Allah bisa diselesaikan," janjinya.

Menurutnya, pemerintah Malaysia sangat kooperatif. "Saya kenal dengan banyak pejabat di sana. Menteri Luar Negerinya teman saya dan saya kira masih bisa berkomunikasi dengan dia," ujarnya.

Ia yakin Malaysia tidak mungkin menjadikan persoalan pemulangan TKI ilegal ini akan membuat hubungan Indonesia-Malaysia terganggu seperti halnya pemulangan TKI ilegal di Nunukan beberapa tahun silam. "Abdullah Ahmad Badawi juga dikenal pemimpin sangat bijaksana," ujar dia.

Ia menegaskan, telah ada komitmen baru Indonesia dengan PM Malaysia. "Tapi saya tidak tahu apa pembicaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi," ujar dia.

Ia berjanji bahwa komitmen baru itu harus ditindaklanjuti sebagai upaya sistematis agar segera dapat memulangkan TKI. "Ini membutuhkan koordinasi dengan beberapa departemen terkait termasuk dengan AL, jika memang menggunakan kapal laut untuk memulangkan mereka dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang tertinggal di sana," ujar dia.

Ia enggan mempermasalahkan ketidakinginan pemerintah Malaysia membiayai pemulangan TKI ilegal. "Tidak usah dipermasalahkan sekarang, yang penting kita upayakan mereka pulang dengan selamat dan hak-haknya bisa terpenuhi," janjinya.

Alwi menegaskan bahwa pemulangan TKI ilegal merupakan prioritasnya sebagai Menko Kesra. "Yang penting yang harus diupayakan sesegera mungkin," janjinya. Kita tidak ingin, tambahnya, ada warga kita yang telantar dan merasa frustasi apalagi di rantau orang.

Agar masalah TKI ilegal tidak terjadi lagi, ia berjanji akan mengupayakan penanganan sebaik mungkin agar masalah-masalah yang timbul akibat ekses-ekses dapat diatasi sedini mungkin dengan Departemen Tenaga Kerja dan Kantor Imigrasi dan lainnya.

Badriah - Tempo