Nasional

Riswanda : SBY Cuma Umbar Janji
Selasa, 19 Oktober 2004 | 20:40 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Meski langkah Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono tampak proporsional dalam penyusunan kabinet, menurut Guru besar ilmu pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, Riswanda Immawan, SBY tak konsisten dengan komitmennya. "Ternyata kabinet SBY tidak lebih ramping dari kabinet Gotong Royong. Konsekuensi pembekakan kabinet, membuat kinerja 100 hari SBY-Jusuf Kalla terganggu,"katanya.

Cara fit and proper test untuk merekrut anggota kabinet sebenarnya proporsional, tapi tekad SBY untuk menciptakan good dan democratic governance, kata Riswanda, sukar terwujud. "Rencana susunan kabinet yang gemuk dibanding kabinet sebelumnya. Itu artinya SBY kurang konsisten dengan apa yang menjadi tekadnya,"ujar Riswanda Immawan kepada Tempo, Selasa (19/10).

Harapan masyarakat terhadap kinerja SBY-JK dalam 100 hari pertama, memang sangat besar. Hanya saja, Menurut Profesor Riswanda, SBY-JK akan sulit memenuhi harapan masyarakat tersebut. Adanya beberapa pos kementerian baru dalam kabinet SBY-JK, kata Riswanda, merupakan salah satu kendalanya. "Kementerian baru tersebut belum akan bisa bekerja maksimal karena belum jelas job discription-nya serta kelengkapan sarana penunjang,"ujarnya.

Pos kementerian baru, menurut Riswanda, butuh sarana penunjang mulai dari kantor, sekretariat dan staf. "Tentu tidak mungkin seorang menteri di pos baru tersebut akan melakukan semua pekerjaan seorang diri. Apalagi kalau job discription-nya belum jelas,"kata Riswanda. Soal memisahkan sebuah departemen, seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan, menurut Riswanda sebaiknya tidak diawal pembentukan kabinet baru. "Nanti di tengah jalan, tidak di awal-awal, karena akan membingungkan menteri yang menduduki pos tersebut,"ujarnya.

Hal lain yang menjadi kendala pemerintahan SBY-JK, menurut Riswanda, karena adanya unsur bagi-bagi kekuasan. Unsur itu masih kuat terlihat. Mau tidak mau, SBY harus sharing dengan sejumlah partai politik yang mendukungnya,"katanya. Itu berarti, fit and proper test menjadi tidak maksimal karena beberapa pos menteri sudah dikavling oleh parpol yang mendukung SBY.

SBY sendiri, kata Riswanda, tampaknya akan sulit memenuhi ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi pada 100 hari pertama SBY memerintah. "Selain banyaknya janji yang dilontarkan SBY, dalam 100 hari pertama ternyata banyak waktu libur yang mau tidak mau akan mengurangi jam kerja SBY,"ujarnya. Dalam hitungan SBY, setelah terpotong hari raya, disusul natal dan tahun baru, waktu efektif dalam 100 hari pertama, tak lebih dari 75 hari. Sementara yang dihadapi adalah persoalan riil. Konsekuensi hari raya adalah kenaikkan harga sembako. Belum lagi konsekuensi kenaikkan BBM. "Kondisi itu jelas sangat menyulitkan SBY," kata Riswanda.

Satu-satunya jalan, SBY harus betul-betul bisa menentukan prioritas dalam kerjanya. Persoalan-persoalan yang langsung berhubungan dengan hajat masyarakat, kata Riswanda, harus didahulukan. "Sebab jika tidak, masyarakat akan menilai janji SBY tidak lebih dari janji politisi lainnya,"ujarnya.

Syaiful Amin