Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Gus Dur Kecam Sikap Diskriminatif Jusuf Kalla
Selasa, 19 Oktober 2004 | 19:43 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Mantan presiden Abdurrahman Wahid mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus memperingatkan Jusuf Kalla. Hal ini berkaitan dengan pernyataan yang bersifat diskriminatif dari Jusuf Kalla dalam harian Sinar Harapan edisi 12 Oktober 2004. ?Dari dulu Jusuf Kalla pandangannya dikemukakan tanpa melihat sebab akibatnya,? ujar Gus Dur dalam pertemuannya dengan masyarakat Tionghoa di kantor PBNU, Selasa (19/10).

Ia meminta SBY agar berbicara ke Kalla berkaitan dengan pernyataannya tersebut. ?Saya akan menentang diskriminasi,? katanya. Karena menurutnya, bukan begitu caranya bersaing. Saat ini, ia berpandangan Indonesia sedang dikuasai oleh orang Islam garis kanan. Bila pernyataan Jusuf Kalla itu benar, maka kondisi Indonesia berada pada saat yang tidak menggembirakan.

Gus Dur juga mengatakan bahwa ungkapan tersebut hanya pendapat pribadi Jusuf Kalla. Sedangkan SBY, katanya, tidak berpikiran seperti itu. ?SBY tidak begitu. Pernyataan-pernyataannya saya tahu persis,? ujarnya. Sebagai TNI, ia akan terikat pada UUD 1945 sampai mati. Ia juga meminta agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi dikemudian hari, karena keadaan seperti ini menimbulkan rasa tidak aman.

Sementara itu, mantan sekjen Indonesia Chinese Asociation, Michael Utama, menghimbau agar kelompok Tionghoa tetap membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Ia berpandangan, SBY akan sangat rasional dalam mensikapi perbedaan etnis yang ada di Indonesia. Tidak ada perbedaan antara bangsa Indonesia asli dan tidak asli. Ia juga menyarankan, agar semua etnis termasuk Tionghoa untuk bersama-sama memajukan bangsa.

Dalam harian Sinar Harapan tersebut, Kalla menyatakan akan memberikan perlakuan kepada kelompok pengusaha secara berbeda. Ia merujuk pasal 21 ayat 5 Keppres No. 16 tahun 1994 yang menyebutkan bahwa perusahaan golongan ekonomi lemah adalah perusahaan yang sebagian besar modalnya dimiliki golongan ekonomi lemah. Dan menariknya, sebagian besar golongan ekonomi lemah terdiri dari orang Indonesia asli.

Dalam pernyataannya, Jusuf Kalla tidak khawatir dianggap diskriminatif dengan adanya kebijakan tersebut. Dimana ini merupakan solusi untuk menghilangkan sentimen anti Tionghoa yang mayoritas memegang perusahaan besar. Dalam harian tersebut, ia juga mengatakan Peristiwa Mei 1998 dipicu kemarahan masyarakat karena adanya jurang kaya dan miskin di Indonesia.

Maria Ulfah?Tempo

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

SBY Meniru Soeharto dalam Menyusun Kabinet
Pengunjung Teleconference SBY-Kalla di Semarang Kecewa
ICW Serukan Jusuf Kalla Keluar dari Bisnisnya
MPM Serukan SBY-JK Tetap Jaga Sinergi
Seleksi Kabinet SBY Selesai Hari Ini
Megawati Tidak akan Hadiri Pelantikan SBY
Yudhoyono Lanjutkan Seleksi Calon Menterinya
Kehadiran Hamzah Tergantung Megawati
Dalam 100 Hari, Yudhoyono Harus Cabut Darurat Sipil di Aceh
PKB Siapkan 5 Calon Pengisi Kabinet
> selengkapnya...


Referensi

Inpres RI No. 4 Tahun 2000 Tentang Penertiban Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen
Laporan Penelusuran Penyumbang “Bermasalah ”

Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [12]


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< October,2004>>
MSnSl RK JS
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data