Nasional

ICW Serukan Jusuf Kalla Keluar dari Bisnisnya
Selasa, 19 Oktober 2004 | 14:51 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar:Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki meminta agar Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla, berjanji ke masyarakat untuk keluar dari bisnis, baik sebagai komisaris, maupun direktur dari kelompok usaha yang dimilikinya.

"Karena yang paling rawan adalah Jusuf Kalla. Dia merupakan pengusaha. Banyak sekali usahanya yang berpotensi untuk bisa memanfaatkan proyek-proyek pemerintah," ungkapnya saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi panel di Denpasar, Selasa (19/10).

Selain itu, dia juga menyarankan agar pasangan ini berjanji kepada publik untuk tidak mengambil proyek dan memanfaatkan kepentingan bisnis dari proyek-proyek pemerintah, serta melarang anggota keluarganya untuk mengambil bisnis dari pemerintah. "Saya pikir SBY juga harus melakukan hal yang sama, kalau memang mereka serius dalam pemberantasan korupsi. Tetapi inikan belum
dilakukan hingga saat ini," tambahnya.

Teten memberikan contoh bahwa pemerintahan Singapura, saat dibawah pimpinan Lee Kwan Yeu, bisa sukses memberantas korupsi, karena dengan tegas melarang
keluarganya untuk mengambil proyek-proyek pemerintah untuk berbisnis. "Meski kemudian, dia sendiri sekarang justru melakukan KKN, dengan menjadikan anaknya sebagai perdana menteri. Tetapi keseriusan mereka bisa kita ambil
contoh," katanya.

Dalam pemerintahan Yudhoyono-Kalla, dia melihat persoalan
pemberantasan korupsi dianggap tidak terlalu meyakinkan. Salah satu titik persoalannya adalah anggota kabinet pemerintahan ini, berpotensi untuk tidak
kompak. "Saya baru saja disms kalau yang bakal jadi Menteri Keuangan adalah Rizal Ramli, yang sangat anti IMF. Sementara di tim ekonomi sendiri, ada
jajaran yang sangat pro IMF, yakni Sri Mulyani sebagai Ketua Bappenas. Ini akan menimbulkan ketidakkompakan. Kondisi ini akan membuyarkan konsentrasi untuk memberantas korupsi," katanya.

Menurutnya, beberapa pos menteri yang rawan akan terjadinya korupsi dalam jumlah besar antara lain Menteri Pemukiman dan Sarana Wilayah serta Menteri
Keuangan. Pada kementrian Kimpraswil misalnya, Teten mensinyalir kalau di pos ini banyak sekali proyek-proyek yang berpotensi nuntuk diselewengkan.

"Selain itu, kementrian keuangan. Departemen ini mengelola 80 persen anggaran yang berasal dari pajak. Ini juga potensi besar dalam masalah korupsi. Kita lihat apa dua menteri ini cukup kredibel dalam masalah
pemberantasan korupsi," katanya.

Dia menyarankan, jika dalam 100 hari pertama, anggota kabinet tidak bisa mewujudkan janji untuk memberantas korupsi, sebaiknya Yudhoyono-Kalla
me-reshuffle. "Kenapa tidak? Ganti saja mereka," tegasnya.

Raden Rachmadi - Tempo