Nasional

Perpanjangan Darurat Sipil Tergantung SBY
Selasa, 19 Oktober 2004 | 13:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: "Masalah penegakkan hukum dan hak azasi manusia (HAM) harus menjadi agenda utama Kementrian Politik dan Keamanan pemerintah yang akan datang,"kata Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim, Hari Sabarno seusai rapat koordinasi Kementerian Polkam, Selasa (19/10) di Jakarta.

Penegakkan hukum dan HAM, yang dimaksud Menteri Hari Sabarno, yaitu soal tahanan-tahanan yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Seperti diungkapkan Human Rights Watch beberapa pekan lalu, soal para tahanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diperlakukan tak wajar. "Itu menjadi pekerjaan Menko Polkam yang akan datang. Karena Menko Polkam mendatang harus menangani politik, hukum, dan keamanan,"ujarnya.

Soal lain yang dibicarakan dalam rapat yang berlangsung 45 menit ini, adalah darurat sipil di Aceh. Menurut Menteri Hari Sabarno, darurat sipil yang ditetapkan Presiden Megawati Sukarno Putri sejak Juni lalu, masih belum diketahui akan diperpanjang atau tidak. Darurat sipil yang akan berakhir 19 November ini, diterapkan Presiden Megawati, menggantikan status darurat militer di Aceh. "Darurat sipil di Aceh dievaluasi kembali setelah enam bulan diberlakukan,"kata Menteri Hari Sabarno. Memang desakan kepada SBY untuk mengakhiri status darurat sipil di Aceh, juga sudah dicetuskan oleh koalisi NGO kemarin.

Namun, keputusan untuk memperpanjang atau tidak, menurut Hari Sabarno, tergantung dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Mungkin (darurat sipil) diperpanjang atau mungkin hanya diberlakukan di daerah-daerah tertentu atau diturunkan menjadi tertib sipil keputusan itu diserahkan ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono,"katanya. Dalam rapat itu hadir Jaksa Agung, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kimpraswil, dan beberapa perwakilan dari TNI dan Polri. Kapolri dan panglima tidak hadir, panglima hanya diwakili kepala staf umum (kasum) TNI.

Selain masalah darurat sipil di Aceh, menurut Menteri Hari, menteri Polkam yang akan datang juga harus mencermati konflik-konflik yang terjadi di Papua dan beberapa daerah lainnya, seperti konflik yang baru-baru ini terjadi di Mamasa, Sulawesi Selatan. "Organisasi Papua Merdeka (OPM) sudah mulai melakukan aktifitas fisik, tidak hanya diplomasi diluar sehingga harus menjadi perhatian utama menteri yang baru,"ujarnya.

Sunariah - Tempo