Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Indonesia Perjuangkan Jabatan Ketua Komisi HAM PBB
Senin, 18 Oktober 2004 | 19:17 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Koordinator Indonesia's NGO Coalition for International Human Rights Advocacy (HRWG/Human Rights Working Group) Rafendi Djamin mengungkapkan saat ini Indonesia sedang memperjuangkan jabatan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini disampaikannya saat diwawancara di sela-sela diskusi bertajuk Proses Perdamaian di Aceh hari ini, Senin (18/10), di Jakarta.

Sebelumnya Ketua Komisi dipegang Australia, sebagai negara yang mewakili Asia Pasifik. Namun tahun ini giliran Asia menempati posisi tersebut. Dengan dukungan dari negara-negara ASEAN dan beberapa negara Asia lainnya, Indonesia mencalonkan diri menjadi Ketua Komisi. "(Kesuksesan) Pemilu kemarin menjadi kredit point Indonesia mendapat dukungan," ujar Rafendi sambil tersenyum.

Dia sendiri optimis Indonesia bisa menjadi Ketua. Selain kesuksesan Pemilu, negara-negara lain akan cendrung memilih Indonesia dibandingkan India, Pakistan atau negara-negara ASEAN lainnya yang dianggap masih banyak melanggar HAM. "India dan pakistan sedang bermasalah. Singapura? Malaysia? Thailand? Tidak mungkin karena pelanggaran HAMnya lebih banyak daripada Indonesia," ungkapnya mengenai alasan dukungan terhadap Indonesia.

Menurut Rafendi, selain mendapat keuntungan secara politis, jika Indonesia berhasil menempati posisi tersebut, Indonesia bisa mendapat kesempatan meminta pertanggung jawaban internasional atas pelanggaran HAM, dan menjadi saat yang bagus untuk perbaikan HAM di Indonesia.

Saat ini PBB masih membahas hal tersebut. Dijadwalkan, November mendatang sudah melakukan sidang menetapkan siapa negara yang menjadi Ketua Komisi ke-61.

Sunariah ? Tempo


INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Jenazah Munir Dimakamkan
Anggotanya Meningal di Tahanan, PRD Mengadu ke Komnas HAM
Kontras : Kejaksaan dan Hakim Tak Serius Tangani Pelanggaran HAM
PBB Diminta Bentuk Pengadilan Kasus HAM Timor Timur
Menkeham Minta Daerah Segera Bentuk Panitia Pelaksana Ranham
Indonesia Segera Canangkan RANHAM
Abilio Minta Perlindungan Hukum Internasional
Sebagian Anak Indonesia Tak Punya Akte Kelahiran
Wiranto Bisa Ditangkap Jika ke Luar Negeri
Koalisi Ornop Tolak Penghapusan Pasal 28 H ayat 2 UUD 45
> selengkapnya...


Referensi

Kepres RI No. 77 Thn.2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
PP RI No.2 Thn 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat

Website

Kepolisian Republik Indonesia


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< October,2004>>
MSnSl RK JS
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data