Nasional

Salahuddin: Syuriah Bisa Memecat Tanfidziyah Dalam Keadaan Memaksa
Selasa, 12 Oktober 2004 | 21:49 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU), Syuriah sebenarnya sudah kuat. Syuriah bahkan bisa memecat Tanfidziyah jika dalam kondisi atau keadaan memaksa. Hal ini dikemukakan mantan ketua PBNU Salahuddin Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Solah yang dihubungi Tempo, Selasa (12/10).

Namun, yang menjadi masalah, kata Gus Solah, kapan keadaan itu bisa disebut memaksa yang hingga kini belum ada aturannya dalam organisasi tersebut. “Jadi sekarang ini, masih tergantung penafsiran masing-masing,” katanya.

Gus Solah mengatakan hal itu menanggapi Mubes warga NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Babakan, Ciwaringin, Cirebon yang berlangsung pekan lalu yang merekomendasikan penguatan Syuriah NU atas Tanfidziyah.

Syuriah, kata Gus Solah, sebenarnya sudah kuat. “Hanya seharusnya lebih tegas, karena sekarang ini mungkin Syuriahnya tidak menggunakan wewenangnya,” katanya.

Gus Solah mencontohkan, tidak hanya Syuriah di tingkat pusat, tapi juga di daerah-daerah (wilayah NU), Syuriahnya tidak menggunakan wewenangnya. “Misalnya, beberapa wilayah (NU) mencalonkan Pak Hasyim sebagai cawapres, itu diajukan oleh Tanfidziyahnya,” katanya.

Padahal, mengajukan seseorang untuk menjadi cawapres adalah merupakan kebijakan, yang seharusnya adalah wewenang Syuriah sebagai pengambil kebijakan dalam organisasi NU. “Kalau Tanfidziyah kan hanya pelaksana kebijakan itu,” ujarnya.

Ke depan, kata Gus Solah, perlu ditegaskan batas wilayah politik praktis dengan wilayah masyarakat sipil dalam organisasi NU. “Jangan memakai NU sebagai kendaraan politik atau anak tangga menuju kekuasaan,” katanya.

Dalam AD/ART NU, kata Gus Solah, juga perlu diatur bahwa ketua umum PBNU tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai presiden atau wapres meskipun dia mundur sementara dari jabatannya. “Begitu juga ketua wilayah (NU) tidak boleh mencalonkan menjadi gubernur atau wagub, dan ketua cabang tidak boleh mencalonkan sebagai bupati,” katanya.

Ia mencontohkan, saat ia dicalonkan menjadi cawapres oleh Partai Golkar, saat itu juga ia mundur dari jabatan ketua PBNU. Oleh sebab itu, ke depan, menurut Gus Solah, kriteria orang yang layak menduduki jabatan ketua umum PBNU adalah orang yang integritasnya bisa dipercaya. “Jangan orang yang punya kegiatan politik,” katanya.

Dimas Adityo - Tempo