Nasional

Yudhoyono Pecah Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Selasa, 12 Oktober 2004 | 10:14 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Perindustrian dan Perdagangan akan dipisah menjadi dua departemen pada kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Kabinet baru yang akan diumumkan pada 20 Oktober itu juga dilengkapi dengan Kementerian Kepemudaan, sehingga total anggota kabinet adalah 34 menteri.

Hal itu diungkapkan oleh wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, kepada wartawan di kediaman Yudhoyono, kawasan Cikeas, Bogor. "Pada 13 Oktober, para personel pengisi menteri baru akan dipanggil," kata dia, yang datang bersama Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra dan mantan Panglima TNI Laksamana (Purn.) Widodo A.S.

Yusril menjelaskan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dipecah karena tidak lagi sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lahirnya departemen itu, kata dia, dipengaruhi struktur kabinet di Jepang yang 90 persen ekonominya ditopang hasil ekspor industri. Sementara itu, Indonesia, ia menambahkan, hasil ekspornya didominasi hasil alam, hutan, dan migas.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan dibentuk oleh Presiden Soeharto pada Desember 1995, dengan menteri pertama Tungki Ariwibowo. Departemen ini merupakan penggabungan Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Setelah penggabungan, Menteri Perdagangan sebelumnya, yakni Satrio Billy Joedono, tersisih dari kabinet.

Kalla kemarin menambahkan, perubahan lain dalam kabinetnya adalah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan yang akan menjadi Kementerian Koordinator Hukum dan Politik Keamanan. Selain perubahan ini, kabinet tidak akan banyak berbeda dengan kabinet Megawati, termasuk adanya tiga kementerian koordinator.

Menurut Kalla, evaluasi terhadap para calon menteri sedang dilakukan. Mereka kemudian akan dipanggil oleh Yudhoyono, besok. "Personel akan dipanggil satu per satu oleh presiden terpilih setelah struktur kabinet yang final terbentuk pada 13 Oktober," kata dia.

Yusril kemarin hadir, menurut Kalla, karena Menteri Kehakiman dan HAM ini bisa memberi pandangan-pandangan hukum dalam merancang kabinet. Adapun Widodo hadir atas permintaan Yudhoyono karena dia mempunyai banyak pengalaman dan masukan.

Pada pertemuan kemarin juga dibahas apakah Badan Intelijen Negara akan dibuat setingkat menteri atau tidak. Begitu juga tentang Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, yang sedang dipertimbangkan apakah akan bisa dimasukkan unsur pendidikan nasional.

Selain membahas komposisi kabinet, Yudhoyono kemarin juga memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro--yang banyak disebut akan menduduki kembali posnya itu. Namun, menurut mantan Ketua Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Andi Mallarangeng, yang kini aktif memberikan keterangan di Cikeas, Purnomo dipanggil karena Yudhoyono ingin berkonsultasi tentang sumber daya energi.
"Presiden terpilih dapat saja berkomunikasi dengan siapa saja, termasuk dengan pejabat negara dan tokoh masyarakat untuk dimintai masukan," kata Mallarangeng.

cahyo junaedy