Nasional

SBY Akan Lantik Kabinet pada 20 Oktober
Selasa, 05 Oktober 2004 | 11:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumumkan kabinetnya pada 20 Oktober 2004 sesaat setelah dia dilantik menjadi presiden. Sore hari itu juga, kabinet baru akan dilantik.

"Saya sendiri yang akan menyusun kabinet. Memang saya meminta pendapat Pak Jusuf Kalla, Pak Yusril Ihza, dan yang lainnya, tapi keputusan ada di tangan saya," kata SBY saat mengadakan pertemuan informal dengan editor's club di Cibubur kemarin.

Menurut SBY--yang kemarin ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai presiden terpilih periode 2004-2009 itu--ia mempunyai beberapa kriteria untuk memilih menteri di kabinetnya. "Yang paling penting kapasitas, integritas, dedikasi, dan kalau ada pengalaman lebih baik lagi," ujar dia.

"Berbeda dengan para presiden terdahulu yang menelepon menteri untuk minta kesediaan, saya akan bertemu langsung dengan calon menteri saya," kata SBY. "Saya akan lakukan fit and proper test, selama 30 menit sampai 1 jam. Saya sampaikan konsep dan keinginan saya, lalu saya tanya apa dia sanggup melaksanakan," kata dia.

Soal format kabinet, kata dia, tak akan berubah dari kabinet yang ada sekarang, karena kalau ada restrukturisasi perlu waktu lebih dari setahun untuk penyesuaian. Hanya, menurut dia, akan ada penajaman wilayah koordinasi sehingga semua departemen dan nondepartemen difungsikan dengan benar.

"Jadi tidak benar saya akan membuat Dewan Keamanan Nasional dan Dewan Ekonomi Nasional seperti West Wing di Gedung Putih," tutur SBY.

Mengenai susunan kabinet, kata SBY, akan diisi oleh dua kelompok. "Kira-kira 40 persen diisi oleh wakil-wakil partai politik yang mendukung saya dan 60 persen adalah kalangan profesional," kata dia. Namun, menurut dia, wakil partai itu harus dia setujui dan memenuhi persyaratan yang telah dia tetapkan.

"Sampai saat ini, saya tegaskan lagi, belum satu pun calon menteri yang telah di-fit and proper," ujar SBY.

Pos-pos yang sensitif seperti Kepala Badan Intelijen Nasional, Jaksa Agung, Menteri Pertahanan, dan Menteri BUMN, kata SBY, tidak akan diberikan pada orang partai. "Orang yang mengisi adalah orang yang nonpartisan, termasuk bukan calon dari Partai Demokrat. Supaya tidak ada beban dan prasangka yang bukan-bukan," ujar pria yang dicalonkan oleh Partai Demokrat itu.

Jabatan Kepala Polri dan Panglima TNI, karena merupakan jabatan nonpolitik, kata mantan menko Polkam itu, tidak akan diganti dalam waktu cepat. Alasannya, agar mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik selama masa transisi dalam mengamankan negara dan bangsa. (Toriq Hadad)