Nasional

Deplu Temukan Identitas Dua Sandera di Irak, Palsu
Senin, 04 Oktober 2004 | 15:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda menyatakan pihaknya menemukan identitas dua warga negara Indonesia yang disandera di Irak, ternyata palsu. Hal ini disebabkan oleh adanya praktek-praktek penipuan pengiriman tenaga kerja oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

"Hari ini kami memang baru memperoleh konfirmasi, identitas dan alamat dari dua warga kita yang disandera itu, ternyata berbeda dengan yang diumumkan sendiri (oleh televisi Al Jazeera)," kata Hassan usai mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri menerima surat-surat kepercayaan dari tiga duta besar negara lain di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/10).

Menlu menuturkan semula dua warga negara itu bernama Rasidah binti Anom dan Rafikah binti Aming yang berasal dari Sukabumi dan Cianjur. "Ternyata setelah didatangi tim dari Deplu, nama dan alamat itu tidak benar," katanya.

Hassan menyatakan berdasarkan informasi terakhir yang diterimanya, Rasidah sesungguhnya bernama Istiqomah binti Mirsyad. Dia beralamat di Jl Kinabalu Rt 03 Rw 01 Lingkung Panglung Kelo, Banyuwangi. Istiqomah dikirim oleh penyalur tenaga kerja PT Sabrina ke negara Yordania pada tanggal 17 September 2003.

Sedangkah Rafikah bernama asli Novita Sari binti Sugito, beralamat di Dusun Mukasari Rt 23 Rw 08, Desa Haryo Kuncaran, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Malang Selatan. Novita dikirim oleh PT Asamiananda Mandiri Jakarta Selatan.

"Jadi dari fakta dan identitas ini, diketahui adanya perbedaan identitas. Ternyata, antara paspor dan nama yang digunakan, tidak sama," katanya.

Temuan ini juga menunjukkan telah terjadi praktek-praktek penyimpangan yang dilakukan oleh PJTKI sejak bulan September tahun lalu, yang mengirimkan tenaga kerja ke Yordania padahal diberangkatkan ke Kuwait.

"Ini sangat bertentangan dengan seruan-seruan pemerintah selama ini agar tidak mengirimkan tenaga kerja kita ke negara tersebut," ujar Hassan.

Deplu menilai permasalahan ini terjadi karena proses pembuatan paspor dan pengiriman tenaga kerja oleh PJTKI sangat semrawut.

Yura Syahrul - Tempo