Nasional

Perebutan Kursi Ketua DPR Dimulai
Kamis, 30 September 2004 | 10:16 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemilihan ketua DPR baru akan dilakukan besok, tapi bursa pencalonannya telah semarak sejak kemarin. Selain pencalonan resmi oleh partai, sejumlah "calon independen" bermunculan, termasuk pengusaha Arifin Panigoro, yang tadi malam menyatakan serius untuk ikut berebut kursi pemimpin parlemen itu.

Arifin mengatakan yakin bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah mengetahui niatnya untuk memimpin DPR. "Memang PDIP belum menentukan calonnya karena masih terikat dengan Koalisi Kebangsaan untuk mendukung calon dari Partai Golkar," kata dia seusai peluncuran dua bukunya di Jakarta.

Politikus PDIP lainnya, Soetardjo Soerjogoeritno, juga mengaku telah didukung partainya untuk maju ke pencalonan ketua DPR. "Satu-satunya calon yang akan dikeluarkan PDIP adalah saya," kata Wakil Ketua DPR periode 1999-2004 ini.

Ketika ditanya tentang kesepakatan partainya dengan Koalisi Kebangsaan, Soetardjo tidak membantah. Namun, ia menegaskan, unsur pimpinan termasuk ketua DPR akan dipilih oleh anggotanya. "Jadi, terserah orang per orang," kata dia.

Menghadapi klaim Arifin dan Soetardjo, Ketua PDIP Roy B.B. Janis menyatakan, pencalonan keduanya sama-sama belum diputuskan oleh pengurus pusat. "Semuanya tergantung Ibu (Megawati) yang akan memutuskan," kata dia.

Partai Golkar telah lebih dulu memunculkan nama, yakni Agung Laksono, Mahadi Sinambela, dan Budi Harsono. Rencananya, penentuan nama akhir dari Beringin itu ditentukan tadi malam.

Kendati di permukaan tampak terjadi perpecahan, para anggota DPR terpilih dari Koalisi Kebangsaan terus melakukan konsolidasi. Tadi malam, mereka dikumpulkan di Ruang Merak, Jakarta Convention Center. Menurut Ketua Golkar Agung Laksono, yang ditemui di sela-sela acara tersebut, pembekalan itu titik beratnya adalah "menegakkan disiplin partai maupun disiplin terhadap apa yang telah disepakati".

Menjawab pertanyaan wartawan, Agung menjelaskan, pertemuan tidak membahas calon ketua DPR. Hal itu, kata dia, akan dibahas dalam sesi lain. Menurut informasi, malam nanti, para pemimpin tujuh partai peserta Koalisi Kebangsaan akan menggelar pertemuan untuk membahas nama definitif calon Ketua DPR dari kelompok ini.

"Peta baru" di parlemen sebenarnya sudah ditentukan kemarin, ketika Partai Kebangkitan Bangsa dan PAN menyokong kelompok PDIP dan Golkar dalam pembahasan Tata Tertib DPR. Gabungan partai-partai itu menggolkan aturan yang menyebutkan pencalonan ketua DPR dilakukan oleh fraksi, dan bukan oleh perorangan.

Pengesahan Tata Tertib DPR itu kemarin disahkan melalui pemungutan suara secara terbuka pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR A.M. Fatwa. Untuk pasal aturan pemilihan ketua DPR itu, alternatif yang memungkinkan pencalonan dilakukan oleh kelompok didukung antara lain Partai Bulan Bintang serta Partai Keadilan dan Persatuan--kini mereka menjadi pendukung calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan kemenangan Koalisi Kebangsaan, yang didukung PKB dan PAN itu, pencalonan pimpinan DPR akan dilakukan dalam satu paket, yakni Ketua dan Wakil Ketua DPR dari fraksi berbeda. Pencalonan diajukan secara tertulis kepada pimpinan sementara DPR.

Anggota PKB Chotibul Umam Wiranu menyebutkan, fraksinya bergabung ke Koalisi Kebangsaan karena parlemen memiliki arti strategis dalam mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. PKB pun telah menyiapkan calon pimpinan DPR, yakni Muhaimin Iskandar dan Ali Masykur Musa.

Anggota DPR dari PAN, Ahmad Farhan Hamid, mengatakan, partainya bergabung ke Koalisi Kebangsaan pada voting kemarin semata-mata karena kesamaan pandangan. Jika perorangan diberi peluang untuk mengusulkan calon pimpinan DPR, kata dia, akan timbul perpecahan partai.

Adapun Sekretaris Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini mengakui, selama ini Koalisi Kebangsaan memang melirik PKB yang pada DPR periode depan memiliki 52 kursi serta PAN dengan 53 kursi. Kedua partai itu, kata dia, diajak bergabung dalam pencalonan pimpinan. "Dukungan mereka merupakan awal yang baik bagi Koalisi," ujarnya.

Menurut Yahya, Golkar akan menjadi Ketua DPR, sedangkan PDIP mendapat kursi Ketua MPR. "Jangan salah, kewenangan meng-impeach presiden ada di MPR. Jadi, PDIP memiliki arti strategis," kata dia.

fajar/thontowi/ecep/ramidi