Nasional

Penolakan RUU TNI Kembali Meluas
Rabu, 29 September 2004 | 14:16 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Beberapa jam setelah Komisi I DPR mengetuk palu tanda selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI), reaksi dan protes keras langsung bermunculan.

Sejak pagi hingga siang hari ini (29/9) berbagai kelompok masyarakat yang terdiri dari mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) menggelar aksi protes menolak RUU TNI di depan gedung DPR/MPR.

Ratusan massa peserta aksi dari berbagai kelompok tersebut dalam orasinya sama-sama menuntut agar rapat paripurna DPR pada Kamis (30/9) atau Jumat (1/10), menolak mensahkan RUU TNI yang pembahasannya selesai pukul empat pagi tadi oleh Komisi I DPR.

Mereka menilai Komisi I begitu tergesa-gesa dan memaksakan RUU TNI disahkan karena kepentingan kalangan tertentu. Di luar itu, mereka juga menuding DPR dan TNI telah melakukan perselingkuhan politik untuk mengamankan berbagai aktivitas TNI melalui bisnis-bisnis yang selama ini dianggap bertentangan.

Salah seorang peserta aksi dari Partai Rakyat Demokratik, Dita Indah Sari, menyatakan Komisi I terlihat begitu takut melawan kekuatan tentara yang saat ini masih berkuasa di Indonesia.

Tanda-tanda kekuasaan militer tersebut, kata Dita, tercermin dari RUU TNI yang akan disahkan dan calon presiden Indonesia yang mantan jenderal. “Karenanya tidak ada alasan untuk mempercayai anggota DPR yang bermuka dua, satu sisi ingin dikatakan sebagai peluang rakyat, namun satu sisi lain justru membunuh demokrasi di Indonesia,” ujar Dita dalam orasinya.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam aksi yang sama, memandang RUU TNI belum didialogkan secara massis di berbagai tingkatan masyarakat. Sehingga, ada banyak aspirasi yang belum tertampung yang saatnya nanti akan menimbuikan polemik dan merugikan bagi perjalanan konsolidasi demokrasi.

HMI juga memandang terdapat banyak pasal-pasal yang harusnya dikaji secara serius, sehingga tidak terjadi kejanggalan pada fungsi TNI sebagai pertahanan negara dengan polisi sebagai aparat keamanan. Sebab, dalam RUU tersebut tertera bahwa fungsi TNI untuk pertahanan pada saat perang dan nonperang.

“Fungsi nonperang ini sangat janggal, bisa saja membantu pemerintah dalam melakukan tugas-tugasnya. Namun tugas-tugas itu seperti apa, bagi kami ini tidak jelas,” ujar salah seorang peserta aksi saat berorasi.

Ecep S. Yasa - Tempo