Nasional

Fraksi Reformasi: Pemberantasan Korupsi Belum Baik
Sabtu, 25 September 2004 | 18:15 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Fraksi Reformasi menilai presiden sudah berusaha menjalankan enam amanat reformasi yang diamanatkan oleh rakyat. Namun, dari catatan fraksi gabungan Partai Keadilan dan Partai Amanat Nasional, pemerintah dirasakan belum menjalankan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi secara baik. "Hukum sering berpihak pada yang kuat dan tidak mampu melindungi yang lemah," kata A.M. Luthfi, Juru Bicara Fraksi Reformasi, dalam pemandangan umum atas laporan lembaga tinggi negara di gedung DPR/MPR Jakarta, Sabtu (25/9).

Lemahnya penegakan hukum, lanjut Luthfi, menyebabkan investor enggan menanamkan investasi ke Indonesia. "Lemahnya investasi akan membawa pengaruh melemahnya sektor riil yang menjadi lokomotif penyerapan tenaga kerja," jelasnya. Lemahnya penegakan hukum ini juga yang membuat korupsi menjadi parah dan meluas dengan modus terang-terangan. Oleh karena itu tindakan tegas dan keras pada koruptor, bahkan hukuman mati, harus dilaksanakan untuk membuat jera pelaku korupsi.

Selain menyoroti penegakan hukum dan korupsi, Fraksi Reformasi juga mengingatkan agar pemerintah dalam menangani terorisme harus mandiri dan tidak tunduk pada skenario global yang merugikan umat Islam. Fraksi Reformasi menilai, dalam menghadapi terorisme pemerintah terkesan terkooptasi kepentingan asing yang menyudutkan komunitas muslim. "Pemerintah menafikan kemungkinan terjadinya konspirasi global di balik aksi terorisme di negeri mayoritas Islam," ujar dia.

Ia mengisahkan penangkapan demi penangkapan terhadap para aktivis Islam oleh Kepolisian dengan dalih keterlibatan dalam terorisme berpotensi menjadi "bola liar" yang tidak terkontrol, demi memenuhi kepentingan kekuatan asing itu. "Kita harus waspada terhadap ancaman teroris tetapi kewaspadaan itu tidak berarti melegalkan perbuatan yang menghalalkan segala cara yang berpotensi terjadinya pelanggaran demokrasi dan hak asasi," ujar dia.

Sutarto dan Badriah - Tempo