Nasional

Priyo Bantah Minta Maaf ke DPP Golkar
Kamis, 23 September 2004 | 23:55 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota DPR dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso membantah telah mengaku salah dan meminta maaf ke pimpinan pusat Partai Golkar. Menurut Priyo, surat yang ditandatanganinya dan diserahkan ke pimpinan Golkar sama sekali tidak memuat pernyataan minta maaf maupun pengakuan bersalah.

Surat yang dikirimkannya pada Senin (20/9) dinihari pukul 01.15 WIB itu, hanya memuat pengakuannya untuk mentaati hasil rapat pimpinan nasional Partai Golkar. "Saya selalu taat kepada rapim. Bang Fahmi (Idris) dan Bang Marzuki (Darusman) juga selalu taat pada rapim," katanya kepada wartawan usai sidang tahunan MPR di Jakarta, Kamis (23/9).

Priyo mengakui, pada 19 September kemarin, DPP mengirimkan surat kepadanya sebanyak tiga kali. Pada surat pertama, pimpinan Golkar meminta Priyo minta maaf dan mengakui kesalahannya. Namun, Priyo menolak menandatangani surat itu. "Saya mau menandatangani kalau DPP Golkar juga melakukan hal yang sama, mengakui pemberhentian saya juga tidak tepat," katanya.

Dalam surat kedua, kata Priyo, isinya lebih lunak dari surat pertama. Surat itu, memuat permintaan agar Priyo mengakui kebenaran pemberhentiannya dan menerima hasil rapim. Namun, Priyo tetap menolak sampai akhirnya pimpinan Golkar mengirimkan surat ketiga yang tidak lagi meminta permintaan maaf dari Priyo. Priyo pun akhirnya menandatangani dengan mencoret poin-poin yang membenarkan pemberhentiannya. "Teman-teman DPP sudah kompromi, ya saya juga harus kompromi," kata Priyo beralasan dengan penandatanganan surat itu.

Dalam surat yang akhirnya ditandatangani itu, Priyo menjelaskan, sama sekali juga tidak ada permintaan darinya agar status keanggotannya dipulihkan. Pemulihan status keanggotannya sendiri, kata Priyo, hingga saat ini juga masih belum pasti.

Namun, Priyo menghimbau kedua belah pihak, antara kelompok Fahmi Idris dan DPP Golkar, sama-sama berusaha mencari pemecahan masalah yang terbaik tanpa salah satu pihak harus kehilangan muka. Dia juga meminta pimpinan Golkar meninjau kembali keputusan pemecatan sembilan anggota Golkar. Pemecatan itu sendiri dinilainya hanya akan memberikan publikasi negatif kepada partai.

Sapto Pradityo - Tempo