Nasional

Roy B. Janis: Koalisi Kebangsaan Sebaiknya Dibubarkan
Kamis, 23 September 2004 | 14:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Setelah hampir dipastikan gagal mengusung pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, keberadaan Koalisi Kebangsaan mulai dipertanyakan. Bahkan, Ketua DPP PDI Perjuangan Roy B. Janis meminta agar Koalisi tersebut dibubarkan. Alasannya, Koalisi tidak lagi efektif dan tidak mampu menghasilkan apa-apa. "Apa yang saya katakan ini, merupakan hasil dari mendengarkan aspirasi yang ada di bawah. Kemarin saya ke Jawa Timur dan beberapa daerah, kebanyakan dari mereka menyatakan sebaiknya koalisi tidak diteruskan," kata Roy kepada wartawan usai menghadiri sidang tahunan majelis permusyawaratan rakyat di Gedung MPR DPR Senayan Jakarta, Kamis (23/9).

Roy berharap, Koalisi ini dihentikan menjelang pelantikan anggota DPR. Dan untuk itu, dalam bursa pemilihan ketua DPR, PDI P bisa memunculkan kandidat ketua bersama partai-partai lainnya.

Roy juga berharap penunjukan ketua DPR sebaiknya berorieantasi pada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepada kepentingan kelompok-kelompok saja. Dengan begitu, anggota DPR sebagai reperesentasi politik masyarakat bisa memperjuangkan kepentingan masyarkat dan bukan kelompok tertentu saja.

Disinggung tentang minimnya efektifitas koalisi kebangsaan, Roy menunjukkan beberapa bukti ambrolnya suara untuk Mega-Hasyim di beberapa daerah. Misalnya saja di Jawa Tengah dan Sumatera Utara, pasangan Mega-Hasyim yang menang di putaran pertama, malah kalah di putaran kedua dengan dukungan Koalisi Kebangsaan. "Jadi, koalisinya bukan mendatangkan keuntungan atau sinergi-sinergi tapi malah menyebabkan kehilangan suara di beberapa daerah. Dengan begitu sebaiknya koalisi ini diakhiri saja," ujar Roy kembali berharap.

Disinggung tentang kontrak panjang selama 5 tahun, Roy berkilah kontrak itu perlu pembuktian dengan asumsi, jika pasangan Mega-Hasyim menang. Sebab, semangat koalisi kemarin dibangun untuk memenangkan pasangan Mega-Hasyim. "Tapi ternyata, kontribusi yang diberikan mitra koalisi tidak seperti yang dijanjikan," kata Roy.

Roy malah mengkhawatirkan PDI Perjuangan akan bersikap konsisten sendirian, jika koalisi ini diteruskan. Menurut dia, langkah evaluasi Koalisi menjadi kebutuhan mendesak partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran tersebut.

Meski begitu, Roy belum bisa menegaskan apakah partainya akan bersikap sebagai oposisi dalam parlemen mendatang. Menurutnya, meski itu hanya soal teknis, sebaiknya fungsi-fungsi parlemen tetap berorentasi kepada kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Roy, saat ini sudah waktunya para pemimpin PDI Perjuangan benar-benar mendengarkan aspirasi nyata dan murni masyarakat yang masih setia kepada PDI Perjuangan. Sebenarnya, masih kata Roy, rata-rata dari mereka keberatan sejak awal pembentukan koalisi. Namun, karena menghormati Megawati, lalu dengan sukarela menyerahkan kepercayaan kepada mitra koalisi. Roy sendiri mengaku belum tahu apa reaksi dan sikap Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri atas usulan tersebut.

Di tempat sama, politisi senior PDIP Sabam Sirait menyatakan yang terbentuk kemarin sebenarnya bukan koalisi melainkan aliansi. Koalisi, kata Sabam, hanya diperlukan jika dilakukan di dalam parlemen.

Sabam merasa Koalisi Kebangsaan masih diperlukan, dengan catatan ada unsur kesepakatan dan bekerja secara jujur diantara mitra-mitra koalisi. Berbeda dengan Roy, untuk posisi ketua DPR yang nantinya akan diserahkan ke Partai Golkar sesuai kesepakatan koalisi.

Ecep S Yasa - Tempo