Nasional

Imparsial: Ketua BIN Tidak Harus Militer
Rabu, 22 September 2004 | 19:29 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik menegaskan pemerintahan mendatang tidak harus mengambil orang yang berlatar belakang militer sebagai Ketua Badan Intelijen Negara (BIN).

“Ke depan BIN tidak harus datang dari militer, juga harus dicegah kewenangan BIN untuk menangkap,” ujar Rachland pada konferensi pers yang berlangsung Rabu (22/9), di kantor Imparsial Jakarta.

Selain mengusulkan Ketua BIN dari kalangan sipil, Rachland meminta agar pemerintahan Megawati yang akan berakhir tidak membentuk satu gugus tugas khusus intelijen dalam penanggulangan terorisme dan mengamandemen UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Menurutnya, pembentukan satu gugus tugas intelijen itu apalagi dengan memberikan kewenangan kepada BIN melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai sebagai teroris, tidak lain merupakan cara untuk menutup-nutupi kegagalan pemerintahan Megawati, khususnya BIN dalam mendeteksi secara dini aksi-aksi terorisme.

“Ada kecenderungan berulang setiap peledakan bom dan BIN selalu meminta kewenangan yudisial untuk menangkap,” ujar Rachland menyampaikan keberatannya.

Mengenai amandemen Undang-Undang Anti Terorisme, kata Rachland, sebaiknya dilakukan pada pemerintahan mendatang dengan terlebih dahulu mengevaluasi kinerja BIN. Termasuk menetapkan definisi terorisme secara jelas, sehingga BIN tidak sembarang menangkap orang.

“Saya setuju amandemen UU Terorisme, tapi Yusril (Menteri Kehakiman dan HAM) harus menjelaskan isi amandemen terlebih dulu,” tandasnya.

“Kita jangan terlalu serius menanggapi pernyataan Hendropriyono (Ketua BIN) yang menyatakan tidak bisa mencegah bom karena tidak bisa menangkap,” kata Rachland lagi sambil menyesalkan sikap pemerintahan Megawati yang tidak mengevaluasi kinerja BIN walaupun sudah terjadi tiga ledakan bom yang berkekuatan dahsyat.

Selain itu, Rachland meminta dalam amandemen nanti, pemerintah tetap memperhatikan dua titik keseimbangan, yaitu perlindungan akan rasa aman (security) dan perlindungan terhadap kebebasan sipil (civil liberties).

Sunariah - Tempo