Nasional

Pemerintah Akan Amandemen UU Terorisme
Jum'at, 17 September 2004 | 23:19 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengakui bahwa UU No.16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki banyak kekurangan, sebab itu UU tersebut akan diamandemen. “Sudah ada drafnya,” katanya dalam konferensi pers bom Kuningan di Jakarta, Jumat (17/9).

Pasal-pasal yang akan diamandemen antara lain mereka yang menjadi anggota kelompok teroris dapat ditangkap meskipun tidak terlibat, orang yang menjual bahan peledak dapat dipidana penjara, pasal 13 tentang orang yang mengetahui kegiatan terorisme tetapi tidak melaporkan, dan pasal 26 yaitu laporan intelijen yang bisa dijadikan bukti pendahuluan untuk dilakukan penangkapan.

Yusril menambahkan, mereka yang menjadi anggota teroris tidak bisa ditangkap berdasarkan UU Terorisme yang lama, kecuali kalau dia terlibat. Ia mencontohkan, organisasi A organisasi teroris dan orang yang menjadi anggota organisasi itu bisa dipidana berdasarkan draf amandemen. “Dengan perpu dan UU sekarang itu tidak bisa,” kata dia.

Draf amandemen juga mengatur prosedur persidangan telekonferensi yang tidak diatur sebelumnya dalam perpu terorisme lama. “Perpu terorisme itu belum mengatur persidangan telekonferensi,” ujar dia.

Ia menambahkan, sementara pasal 13 tentang orang yang mengetahui akan adanya kegiatan terorisme tetapi tidak melaporkannya dipidana 12 tahun dan jika terorisme betul-betul terjadi, maka orang itu akan dipenjara paling lama 15 tahun. “Dalam perpu itu tidak ada,” ujar dia.

Selain itu, draf amandemen juga mengatur hukuman pidana bagi orang yang menjual bahan peledak. “Tetapi di sini (draft amandemen) disebutkan dipidana penjara paling lama 12 tahun,” ujar dia.

Ia menambahkan, mereka yang menjual bahan-bahan peledak patut mengetahui bahwa bahan peledak itu dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kegiatan terorisme. “Nanti menteri perindustrian yang akan mengatur tentang prosedur penjualan bahan-bahan peledak itu,” ujar dia.

Yusril mengungkapkan setahun yang lalu, diketahui dari laporan intelijen, ada perusahaan yang mengimpor bahan kimia yang sebenarnya jika dia belajar fisika, bahan-bahan itu bisa dijadikan bom yang dahsyat. “Kalau orang itu patut mengira atau patut mengetahui sebagai bahan peledak dan digunakan sebagai aksi terorisme maka orang itu bisa dipidana,” ujar dia.

Pasal yang akan diamandemen kemudian adalah pasal 26 yang sangat kontroversial dan paling ditolak, yaitu laporan intelijen bisa dijadikan bukti pendahuluan untuk dilakukan penangkapan. “Tapi prosedurnya itu harus disampaikan ke pengadilan, ke ketua pengadilan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa laporan itu bukan menjadi alat bukti di persidangan, tapi merupakan alat bukti pendahuluan. "Jadi dengan itu orang bisa ditahan, tapi hanya tujuh hari."

Yusril menambahkan, satuan tugas khusus pencegahan terorisme beranggotakan jajaran TNI, kepolisian, dan intelijen tidak akan diberi kewenangan untuk menangkap teroris. “Saya tidak ingin menjadikan negara ini seperti hutan belantara,” katanya.

Badriah - Tempo