Nasional

SBY Minta Partai Demokrat Investigasi Kegagalan PKS
Jum'at, 17 September 2004 | 21:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Partai Demokrat melakukan investigasi mendalam atas gagalnya Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Ahmad Heryawan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta.

Apabila terbukti ada anggota DPRD DKI dari Partai Demokrat yang melakukan penyimpangan, apalagi suap, maka Yudhoyono meminta pimpinan Partai Demokrat untuk memberhentikannya.

Menurut Heru Lelono, salah satu anggota tim sukses SBY-Kalla, dalam pertemuan dengan DPP dan DPD Partai Demokrat di Hotel Four Seasons Jakarta, Jumat (17/9), Yudhoyono sempat menanyakan proses pemilihan ketua DPRD DKI. "Kok ada isu bahwa seolah-olah kesepakatan antara Partai Demokrat dan PKS tidak jalan," kata Heru menirukan Yudhoyono.

Heru mengisahkan, pertemuan mendadak itu terjadi setelah Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso menelepon Yudhoyono saat makan siang. Melalui telepon Budhisantoso menceritakan gagalnya Ahmad Heryawan menjadi Ketua DPRD DKI. Lantas, beberapa anggota DPP dan DPD Partai Demokrat datang melaporkan hal itu ke Yudhoyono yang sudah menunggu di Hotel Four Seasons. "Jadi bukan SBY yang memanggil, tapi mereka yang melapor," kata Heru.

Heru mengatakan, Yudhoyono mungkin kecewa atas peristiwa itu. Meski begitu, menurutnya, Yudhoyono tetap menghormati proses demokrasi, sehingga kegagalan Ketua DPW PKS menjadi Ketua DPRD DKI tidak bisa diartikan bahwa angota DPRD dari PKS dan Partai Demokrat tak mampu bekerja sama.

Sebab, pada dasarnya, kata Heru mengutip pernyataan Yudhoyono, ketua DPRD hanyalah posisi struktural, sehingga anggota DPRD tetap bisa memperjuangkan aspirasi rakyat.

Menurut Heru, Yudhoyono berpesan, apabila terdapat spekulasi adanya penyimpangan dalam proses pemilihan, semisal suap, maka sebaiknya partai politik yang berkepentingan melakukan investigasi.

"Khusus Partai Demokrat, SBY minta pimpinan partai segera melakukan investigasi mendalam," katanya. Apabila terbukti ada anggota DPRD dari Partai Demokrat yang menyimpang, Yudhoyono minta agar pimpinan partai memberhentikannya.

"Karena hal itu akan mengganggu perjuangan SBY dalam menciptakan birokrasi yang bersih," kata Heru Lelono. Jadi, dalam satu dua hari ini, jika ada bukti ada anggota Partai Demokrat yang menyimpang, akan dikenakan sanksi berhenti sebagai hukuman terberat. Meski begitu, Yudhoyono tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyerahkannya pada proses hukum yang berlaku.

Pertemuan Yudhoyono dan pimpinan Partai Demokrat itu berlangsung kurang lebih 10 menit. Di awal pertemuan, kata Heru, Yudhoyono langsung memimpin seluruh jajaran Partai Demokrat berdoa bersama. Dalam doanya, Yudhoyono berucap, apabila dari mereka ada yang mengkhianati perjuangan, maka sebaiknya dihukum seberat-beratnya. Tapi jika bekerja sesuai aspirasi rakyat, Yudhoyono meminta agar mereka dilindungi. "Tidak lama setelah itu, SBY pergi, dan Partai Demokrat tetap melanjutkan rapat," kata Heru.

Yandhrie Arvian - Tempo