Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Paket Ekonomi Capres Dihimbau Kembali ke Ekonomi Pancasila
Senin, 13 September 2004 | 15:50 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pakar ekonomi konvensional yang membantu calon presiden dan calon wakil presiden merumuskan strategi pemulihan ekonomi Indonesia, dihimbau untuk merombak total pikiran-pikiran ekonomi atau paradigma ekonomi mereka agar disesuaikan dengan kenyataan dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

"Mereka telah keliru menggunakan konsep ekonomi barat (neo klasik) dalam menganalisis masalah pengangguran dan kemiskinan," demikian diungkapkan Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, Ubyarto dalam seminar 'Agama dan Kemiskinan', hari ini, Senin (13/9) di Jakarta.

"Mindset kita harus mindset ekonomi Pancasila," kata Ubyarto. Karena dalam kenyataannya, konsep-konsep ekonomi barat, salah jika diterapkan di Indonesia.

Salah satu kesalahan mendasar dari skenario tim pakar ekonomi para capres adalah anggapan bahwa masalah pengangguran dan kemiskinan hanya mungkin diatasi jika ekonomi tumbuh minimal, misalnya 6,5 persen pertahun. Asumsi yang demikian, menurutnya tidak benar, karena pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Ia mengatakan yang dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang langsung melibatkan kegiatan ekonomi rakyat, dimana pelakunya adalah masyarakat miskin. Sedangkan pengangguran dan kemiskinan adalah dua hal, yang kenyataannya di Indonesia amat berbeda. "Orang yang menganggur belum tentu miskin," katanya.

Kemudian ia mencontohkan, jika pertumbuhan ekonomi diumpamakan 1 persen, mampu menampung 200.000 - 400.000 tenaga kerja yang menganggur, maka pertumbuhan ekonomi, 6,5 persen pertahun, hanya mampu mempekerjakan antara 1,3 juta sampai 2,6 juta tenaga kerja. Dan tidak ada jaminan penduduk miskin yang jumlahnya 38 juta orang dapat dibebaskan dari kemiskinan.

Maria Ulfah - Tempo News Room

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Hidayat Nur Wahid: "Waspadai Teroris Politik!"
Hari Pertama Kampanye, Megawati ke Sragen
Siaga Satu Mulai Hari Ini
Megawati Berjanji Susun Pemerintahan Demokratis
Panwaslu NTB Akan Laporkan Guruh
Akan Ada Pertemuan Keluarga Bung KarnoTahap II
Hasyim Muzadi Minta Kasus Buku Kampanye Negatif SBY Diusut
Gus Dur: Pemerintahan Mega Lemah Terhadap Korupsi dan Terorisme
SBY-Kalla Menuai Deklarasi Dukungan Lintas Kalangan
Hizbut Tahrir Tolak Pemerintahan Sekuler
> selengkapnya...


Referensi

Jadwal Pemilu Presiden Putaran Kedua
Jadwal Pemilu 2004 untuk Presiden dan Wakil Presiden
Jadual Pemilu 2004 untuk DPD, DPR dan DPRD
Profil Megawati Soekarnoputri
Profil Susilo B. Yudhoyono
Profil Jusuf Kalla
UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Kentenagakerjaan
Keputusan KPU tentang Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
PP RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara
> selengkapnya...

Website

Panitia Pengawas Pemilu
KPU
Pro SBY
Mega For President
Megawati-Hasyim Muzadi
> selengkapnya...


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [2]


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< September,2004>>
MSnSl RK JS
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data