Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Akbar Minta Sesepuh Golkar Abaikan Gerakan FPPG
Jum'at, 10 September 2004 | 18:05 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung meminta para sesepuh partai beringin ini untuk tidak hadir dalam pertemuan yang digagas Forum Pembaharuan Partai Golkar (FPPG) Kamis, 16 September mendatang. Menurut Akbar, gerakan Fahmi Idris dkk tersebut diluar kebijakan dan keputusan partai menghadapi pilpres putaran kedua.

"Saya belum tahu persis bagaimana pertemuan itu, tapi saya coba akan mengecek dan mempelajari rencana tersebut beserta harapan para sesepuh untuk tidak ikuti undangan mereka (FPPG)," jelas Akbar kepada wartawan seusai salat Jumat di kompleks DPR/MPR Senayan Jakarta, Jumat (10/9).

Selain itu, Akbar juga mengaku sudah mengirimkan surat ke seluruh pengurus DPD I dan DPD II cabang di seluruh Indonesia untuk tidak merespon gerakan FPPG ke daerah. Akbar mengakui dirinya terus mencermati dan memonitor gerakan FPPG yang tidak hanya di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah. Kepada pengurus daerah, Akbar meminta agar taat pada putusan organisasi berkaitan dengan pilpres putaran kedua.

Sebagai ketua umum DPP Partai Golkar, Akbar mengaku kecewa dengan perbedaan pendapat yang mundul ditubuh Golkar saat ini. Satu sisi dia mengaku harus menjalankan keputusan partai yang mendukung Megawati sebagai capres namun disisi lain teman-temannya sendiri melakukan gerakan yang berbeda dengan keputusan partai.

Akbar membenarkan DPP Partai Golkar sudah mengeluarkan surat peringatkan kepada 13 fungsionaris dan anggota Partai Golkar. Dalam surat itu, Akbar mengajak mereka untuk kembali kepada keputusan partai atau siap-siap menerima sanksi organisasi.

Tentang sanksi organisasi tersebut, Akbar menuturkan ada mekanisme partai dan tahapan pemberian sanksi sebelum seorang anggota akhirnya dipecat dari keanggotaan partai. Namun sebelum benar-benar menentukan sanksi pemecatan, rapat pleno DPP juga mempertimbangkan situasi dan kondisi partai menjelang pilpres.

Ecep S Yasa - Tempo News Room

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Menko Polkam: Bom Kuningan Belum Terkait Pemilu
FKPI: Bom di Kedubes Australia Berpotensi Dipolitisasi
Tim Mega di Bali Tak Risau Hasil Polling
Ribuan Massa Padati Ulang Tahun Ke-3 Partai Demokrat
Tim Mega–Hasyim Minta Kasus Bom Kuningan Tidak Dipolitisasi
Ahmad Sumargono Mundur Dari Partai Bulan Bintang
Al Zaytun Tolak Data Ulang Pemilih
Akbar Tandjung Bantah Sudah Bagi-bagi Kursi Kabinet
Megawati Tinjau Lokasi Ledakan
Bupati Kader PDIP dan Golkar se-Jateng Berkumpul
> selengkapnya...


Referensi

Jadwal Pemilu Presiden Putaran Kedua
Pembahasan Penonaktifan Akbar Tanjung di DPR
Jadwal Pemilu 2004 untuk Presiden dan Wakil Presiden
Profil Megawati Soekarnoputri
Profil Susilo B. Yudhoyono
Profil Jusuf Kalla
Keputusan KPU tentang Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Keppres RI No. 2 Tahun 2004 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe
PP RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara
> selengkapnya...

Website

Panitia Pengawas Pemilu
KPU
Pro SBY
Mega For President
Megawati-Hasyim Muzadi
> selengkapnya...


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [2]


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< September,2004>>
MSnSl RK JS
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data