Nasional

Presiden Perlu Minta Klarifikasi Kasus Puteh
Rabu, 08 September 2004 | 10:27 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ad interim Hari Sabarno kemarin mengatakan, Presiden sebagai atasan perlu meminta klarifikasi dugaan keterlibatan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). "Jika tidak ada klarifikasi, saya khawatir isu ini akan berkembang dan menjadi simpang-siur," katanya.

Hari mengaku tidak mengetahui kebenaran informasi yang dilontarkan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengenai Puteh. Ia menegaskan, isu keterlibatan Puteh harus dijelaskan secara hukum. Menurut Hari, Puteh juga harus menjelaskan tuduhan ini kepada kepolisian, yang bertanggung jawab atas penegakan hukum.

Hari juga mempersilakan agar kejelasan ihwal keterlibatan Puteh ditanyakan ke pemeriksa (TNI) yang, katanya, berhubungan dengan Abdullah Puteh. "Jadi, tidak boleh hanya sekadar isu."

Hari mengatakan semua itu berkaitan dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, yang mengaku sedang menyelidiki keterlibatan Puteh dengan GAM. Berdasarkan pengakuan anggota GAM yang telah tertangkap, kata dia, Puteh bahkan telah berhubungan dengan gerakan separatis (Koran Tempo (7/9)).

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu di Jakarta kemarin mengaku tidak mau terlibat dalam masalah Puteh. "Kalau nuduh-nuduh orang, saya tidak bisa jawab. Saya nggak tahu," ujarnya.

Sementara itu, Ibrahim Ambong, Ketua Komisi I DPR yang membidangi masalah politik, keamanan, pertahanan, dan luar negeri, meminta aparat kepolisian menindaklanjuti temuan TNI itu. "Seharusnya polisi mengambil langkah lebih lanjut atas temuan TNI itu," kata politikus Partai Golkar ini.

Ibrahim menyatakan, saat ini tudingan keterlibatan Puteh hanya berdasarkan keterangan dari anggota GAM yang tertangkap atau menyerahkan diri. Informasi ini, katanya, belum bisa dipakai sebagai landasan hukum untuk menjerat Puteh dengan tuduhan makar.

Ia mengatakan, diperlukan bukti-bukti konkret lain agar tuduhan menjadi lebih kuat.

Ibrahim menganggap klarifikasi atas tuduhan ini penting dilakukan. Tujuannya, menepis nuansa politis bahwa TNI berniat mendongkel Puteh dari kursi Gubernur Aceh. "Ini yang perlu dicari kebenarannya," katanya.

Untuk itu, Ibrahim meminta TNI membuka seluruh akses yang dimilikinya kepada aparat kepolisian untuk keperluan klarifikasi. Jika perlu, katanya, TNI dan Polri bahkan bisa melakukan penyelidikan bersama guna menyingkap kasus tersebut.

Soal pemberian dana perjuangan kepada GAM oleh Puteh, Ibrahim juga meminta aparat kepolisian menelusuri sekaligus mencari bukti-bukti kuat. "Tuduhan ini kan bukan main-main, jadi harus kuat bukti," ujarnya.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Suyitno Landung mengatakan, polisi akan segera mengumpulkan berbagai dokumen untuk menyelidiki kasus Puteh. Ia pun mengaku telah meminta informasi dari Kepolisian Daerah Aceh, intel yang pernah dikirimkan ke wilayah itu, serta anggota kepolisian lainnya.

Menurut dia, berbagai dokumen yang kini dimiliki polisi ternyata dokumen lama, yakni sebelum Abdullah Puteh menjadi gubernur. "Tentu saja kami ingin mengetahui apakah pertemuan-pertemuan (Puteh dengan GAM) itu biasa ataukah bersifat konspirasi. Ini kan belum jelas, dan kami belum mengambil kesimpulan," kata Suyitno.

Berdasarkan laporan aparat di Aceh, dugaan keterlibatan Puteh muncul dari pengakuan Gumarni (asisten pribadi Panglima GAM Muzakir Manaf) dan Sayed Mustafa (koordinator GAM wilayah Mereuhom Daya dan Aceh Selatan).

Sayed, misalnya, ditulis mengaku bahwa Puteh pernah memintanya agar dipertemukan dengan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud di Swedia. Pertemuan itu terjadi di Singapura.

Puteh hingga kemarin belum bersedia memberi penjelasan atas tuduhan-tuduhan itu. Puluhan wartawan dari berbagai media yang menunggu di kediaman mantan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia itu bahkan tak bisa menemuinya. "Bapak (Puteh) belum mau ditemui sekarang," ujar seorang petugas piket.

sunariah/yuswardi/budi s/cahyo