Nasional

PRD Sayangkan Sikap PKS Dukung SBY
Senin, 30 Agustus 2004 | 15:31 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai Rakyat Demokratik (PRD) sangat menyayangkan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla pada pemilu presiden putaran kedua. Menurut Sekretaris Jenderal Komite Pimpinan Pusat PRD Zely Ariane, yang diwawancara Senin (30/8), PKS sebenarnya dijagokan sebagai partai reformis, bersih, yang bisa menjadi oposisi terkuat di parlemen mewakili organisasi-organisasi masyarakat dan partai-partai kecil yang tidak masuk dalam parlemen.

PKS yang memiliki dukungan riil dari masyarakat dan dipercaya seharusnya bisa mengkritik SBY-Kalla dalam pemerintahan mereka nanti. Namun, dengan dukungan yang diberikan PKS, PRD mengibaratkan PKS sebagai orang yang tangannya diikat kebelakang dan hanya bisa berbicara. Perumpamaan ini diberikan karena nantinya jika SBY terpilih menjadi presiden, PKS yang berisikan orang-orang kritis dan cerdas, tidak akan bisa berbuat apapun yang berhubungan dengan militer dan korupsi, karena pasangan yang didukung itu terlibat dalam kedua kasus itu.

"Sayang, logika formal PKS sama dengan Golkar dan PDI Perjuangan, ujung-ujungnya untuk sharing power dan kekuasaan," ujar Zely menyesalkan dukungan tersebut. Zely juga mengakui, PRD merasa aneh dan kaget dengan dukungan PKS itu. Padahal, PRD mengharapkan mewakili ormas-ormas dan partai kecil lainnya menjadi kekuatan oposisi melawan pemerintahan yang terbentuk nanti.

Sikap PKS itu, lanjut Zely, membuktikan mereka sebagai reformis gadungan. "Kalau dari awal mendukung SBY kenapa tidak berani mengungkapkannnya," tandasnya.

Adapun seluruh basis argumentasi PKS mendukung pasangan SBY-Kalla, sangat lemah. Harapan SBY-Kalla menciptakan pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional, sudah terbantahkan oleh fakta-fakta yang ada selama ini. "Kalla dipecat dari kabinet pemerintahan Abdurrahman Wahid karena diduga kuat terlibat korupsi, demikian dengan SBY yang terlibat pelanggaran HAM selama penetapan status Aceh sebagai daerah darurat militer, dan korupsi yang terjadi selama darurat militer," tambahnya.

PRD meminta PKS segera mencabut dukungannya, dan bergabung dengan gerakan demokratik membentuk fron persatuan rakyat, dan berjuang melawan militerisme dan menentang dominasi kaum imprealis neoliberal yang menyengsarakan rakyat. PKS diharapkan, bisa memberi alternatif membangun pemerintahan persatuan rakyat selain yang ditawarkan pemerintah yang berkuasa nanti. PRD juga menyayangkan sikap PKS, karena ternyata banyak aktivis PKS yang juga menyesalkan pilihan pimpinan pusat PKS mendukung SBY-Kalla.

Sunariah - Tempo News Room