Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Anggaran Pendidikan Wajib Belajar 2005 Rp 5,8 Triliun
Jum'at, 16 Juli 2004 | 15:12 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggaran Departemen Pendidikan Nasional untuk Program Wajib Belajar (Wajar) tahun 2005 sebesar Rp 5,848 triliun. Angka ini lebih kecil daripada anggaran yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar Rp 10 triliun.

Hal itu diungkapkan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdiknas Indra Djati Sidi kepada Tempo News Room ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/7). Angka tersebut juga berarti hanya naik sekitar Rp 1,4 triliun dari anggaran tahun 2004, yakni Rp 4,4 triliun.

Indra mengakui anggaran biaya itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan rakyat Indonesia untuk dapat mengenyam program Wajar dengan baik. Jumlah keseluruhan anak usia sekolah dasar di negeri ini adalah 29 juta orang. Sedangkan biaya yang dibutuhkan setiap anak per tahun untuk mendapatkan pendidikan layak adalah sekitar Rp 1 juta. “Itu kan berarti kebutuhan kita adalah Rp 29 triliun,” tandasnya.

Jika melihat hitung-hitungan di atas, anggaran Depdiknas memang terlihat sangat kecil. Untuk menutupi kebutuhan itu, kata Indra, perlu ada kerja sama yang baik dari masyarakat. “Untuk itulah Komite Sekolah dibentuk,” ujarnya.

Dengan dioptimalkannya Komite Sekolah ini, Indra berharap masyarakat secara luas dapat memberikan sumbangan pendidikan yang biayanya memang sangat besar. “Dan yang penting sebenarnya sumbangan tersebut tidak harus dalam bentuk uang,” tambahnya.

Meski uang SPP di seluruh sekolah sudah gratis, namun Indra mengakui bahwa biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa tetap besar. “Tidak ada pendidikan yang murah, yang ada pendidikan yang memihak kepada rakyat miskin,” tegasnya. Indra berharap paradigma masyarakat dapat berubah sehingga mereka tidak menyimpan harapan besar akan biaya pendidikan yang murah.

Arah kebijakan Depdiknas sendiri adalah mengembangkan program pendidikan untuk rakyat miskin. Bentuk kebijakan ini adalah dengan memberikan bantuan (block grant) kepada sekolah-sekolah yang fasilitasnya terbatas. “Selain itu kami tetap menyediakan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu,” katanya.

Anggaran Depdiknas untuk tahun 2005 yang lain, yaitu untuk pendidikan tingkat SMA adalah Rp 2,4 triliun. Sedangkan anggaran biaya unutk pendidikan anak usia dini direncanakan sebesar Rp 253 miliar.

Rina Rachmawati - Tempo News Room

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Indonesia Gagas Olimpiade Junior Internasional
SMA DKI Kekurangan 2.388 Murid
Jumlah Peserta SPMB Menurun
Rektor Undip: Diknas Terkorup Setelah Depag
Kejaksaan Bongkar Kasus Penggelembungan Gaji Guru
Pendaftar UNS Turun 11 Persen
Hari Terakhir Penerimaan Siswa Baru, Lengang
Anggota DPRD Kupang Diancam 20 Tahun Penjara
Mendiknas: Penerimaan Siswa Baru Tidak Akan Dikomersialkan
Depdiknas Janji Penerimaan Siswa Sistem On-line Transparan
> selengkapnya...


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [1]


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< July,2004>>
MSnSl RK JS
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data