Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Segera Terbit, Juklak Operasional di Aceh
Rabu, 16 Juni 2004 | 21:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Para penanggungjawab lima operasi terpadu di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akan segera menerbitkan petunjuk pelaksanaan (juklak) operasional di provinsi tersebut. Juklak merupakan tindak lanjut dari penjelasan masing-masing penanggungjawab operasi di Aceh. Hal itu dikatakan Menko Polkam Ad Interim sekaligus Mendagri Hari Sabarno usai rapat koordinasi Polkam di Jakarta, Rabu (16/6).

Menurut Hari Sabarno, dalam juklak operasi nanti, penanggung jawab pemulihan keamanan akan dirangkap oleh Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Endang suwarya
selaku Panglima Komando Pelaksanaan Operasi (Pangkolaops). Sedangkan penanggungjawab operasi penegakan hukum akan diserahkan pada Kapolda NAD Irjen
Bachrumsyah.

Selanjutnya, dalam juklak nanti, Sabarno menambahkan, untuk operasi kemanusian, Menko Kesra akan menyerahkannya langsung pada wakil gubernur sebagai
penanggungjawab oeprasi. Sedangkan oeprasi pemantapan pemerintahan dipegang oleh Gubernur abdullah Puteh.

Justru yang menjadi persoalan, lanjut Sabarno, adalah siapa yang akan menjadi penanggungjawab operasi pemulihan ekonomi. "Tapi, menurut hasil sementara diskusi, penanggungjawab pemulihan ekonomi akan dipegang oleh ketua Bapeda Provinsi NAD."

Isi rakor Polkam itu sendiri membahas perkembangan kondisi darurat sispil di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam rakor itu tampak hadir Menkeu
Budiono, Menkimpraswil Soenarno, Menteri Koperasi dan UKM Ali Marwan Hamid, Menteri Kesehatan Sujudi, Kepala BIN Hendropriyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar, serta Wakil KSAD Letjen Djoko Santoso.

Dari hasil rapat itu, Sabarno mengatakan, juga telah disimpulkan pelaksanaan operasi pemulihan ekonomi dan kemanusiaan harus lebih menonjol nantinya.
"Kecuali untuk beberapa daerah, pemulihan keamanan harus lebih dikedepankan," ucapnya.

Hal itu dilakukan karena berubahnya status darurat militer ke darurat sipil menimbulkan upaya dari GAM melakukan tindakan yang seolah-olah ingin menunjukkan eksistensinya masih cukup harus diperhitungkan.

Yandhrie Arvian – Tempo News Room

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Besok, Polkam Gelar Rapat Soal Ekstradisi Petinggi GAM
Menko Polkam: Indonesia Berkepentingan Periksa Hasan Tiro
Panglima TNI Imbau GAM Hentikan Aktivitas
Minggu Ini, Listrik di Lima Kabupaten Menyala
Hamzah Haz Minta Pimpinan GAM Menyerah
Dua Tower Listrik Ditumbangkan
36 Bekas Sandera GAM, Ditahan Polisi
Kapolda Aceh: Peluang Puteh Tak Jadi Tersangka Fifty-Fifty
OC Kaligis: Puteh Tidak Tahu Harga Genset
GAM Serang Pos Brimob
> selengkapnya...


Referensi

Komisi Kebenaran $ Rekonsiliasi
Keppres RI No. 2 Tahun 2004 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe
UU RI No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi NAD
Kepres RI No. 97 Thn.2003 Tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
> selengkapnya...

Website

Kepolisian Republik Indonesia
Maluku Media Centre (MMC)


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [1]


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< June,2004>>
MSnSl RK JS
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data